Gelontorkan Pasokan, Pemerintah Yakin Bisa Kendalikan Harga Beras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan. Pemerintah melalui Badan pangan nasional (Bapanas) dan BUMN pangan seperti holding BUMN pangan atau ID Food dan Perum Bulog mencoba melakukan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau yang selama ini dikenal dengan operasi pasar (OP) hingga bantuan pangan.

Kepala Bapanas Arief Prestyo Adi optimistis gejolak harga beras akan teratasi setelah adanya intervensi stabilisasi harga beras. Salah satunya oleh Bulog yang melepas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui beras SPHP seharga Rp 54.500 untuk ukuran lima kilogram (kg).

"Senin juga akan diluncurkan beras bantuan pangan tahap kedua sebanyak 640 ribu ton dan kami yakini ini akan menstabilkan harga beras," ujar Arief saat sidak ketersediaan beras SPHP di ritel modern di Lottemart Wholesale Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan beras SPHP akan menjangkau 1.853 ritel di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, lanjut Buwas, Bulog juga akan mendistribusikan bantuan sebanyak 640 ribu ton beras kepada 21,3 juta KPM mulai Senin (11/9/2023).

"Kami pantau terus situasi sekarang ini dan dengan stok CBP yang kami kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu panik karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun," ucap Buwas.

Buwas menyampaikan Bulog memiliki penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023. Angka 1,6 juta CBP tersebut merupakan impor yang telah terealisasi dan Bulog masih mengupayakan untuk mendatangkan 400 ribu ton impor beras yang belum terealisasi. 

Buwas menyampaikan Bulog saat ini tengah menjajaki kerja sama impor dengan sejumlah negara yang mengalami kelebihan kapasitas. Kendati begitu, Buwas enggan mengungkap negara yang akan mengirimkan berasnya ke Indonesia. 

"Saya tidak akan beritahukan (nama) negaranya, karena begitu saya sampaikan negara itu beli, pasti ada permainan. Ini kan jaringan internasional, jangankan di kita, di luar juga ada mafia, jadi saya diam saja pokoknya," lanjut Buwas.

Yang terpenting, ucap Buwas, beras impor harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yakni rasa, kualitas, dan kecepatan distribusi untuk sampai di Indonesia.

"Kita tidak usah khawatir, itu terus kita pantau dan komunikasi. Situasi kondisi ketahanan pangan kita ini aman," kata Buwas.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan komitmennya membantu pemerintah. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan masyarakat kini bisa mendapatkan beras SPHP di ritel-ritel modern dengan jaringan nasional seperti Lotte, Hypermart, Superindo, Ramayana, serta ritel lokal di seluruh dunia. 

"Kami pelaku usaha hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," ujar Roy. 

Roy berharap pemerintah dapat menjaga pasokan beras SPHP kepada ritel-ritel modern. Roy menyebut ritel modern memerlukan setidaknya 70 ribu ton beras SPHP per bulan, sementara ritel lokal di kisaran 20 ribu ton per bulan. 

"Untuk itu dukungan pemerintah menyediakan beras melalui ritel modern ialah langkah konkret, nyata dan kami berharap ketersdiaan beras ini dapat terus berkelanjutan karena ini sangat diperlukan masyarakat saat ini," kata Roy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika