Ekonom: Hilirisasi Bisa Jadi Kunci Jaga Investasi di Tahun Politik

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik. Selain nikel, pemerintah bisa mengoptimalkan hilirisasi industri lain.

“Memang ada faktor wait and see, tapi kita bisa fokus pada agenda-agenda pemerintah yang bisa menarik investasi. Misalnya dengan inisiatif pemerintah tentang hilirisasi, itu juga bisa tetap dilakukan walau di tahun politik,” kata Asmo saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain. Terlebih, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar.

Terlepas dari itu, Asmo menyoroti aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tetap menjaga daya saing agar aliran investasi terus berlanjut.

“Sebenarnya di setiap tahun politik, situasi ekonomi relatif stabil, kebijakan juga relatif berlanjut,” ujar Asmo.

“Jadi, saya rasa, investasi itu sangat tergantung dari apa yang bisa kita tawarkan kepada para investor global,” lanjutnya.

Asmo optimistis investasi pada 2024, meski terjadi perlambatan, namun tetap akan tumbuh positif.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat investasi domestik bisa menjadi penopang kinerja investasi selama musim pemilu.

Investasi asing diperkirakan melemah selama periode pemilu lantaran banyak investor yang memilih untuk wait and see. Kendati demikian, Josua merekomendasikan pemerintah untuk mengoptimalkan optimisme investor domestik agar kinerja investasi tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrohman optimistis kinerja perekonomian tetap berjalan positif selama situasi pemilu.

Hal itu didorong oleh kontribusi belanja pemerintah dari pemilu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 0,75 persen pada 2023 dan 1 persen pada 2024.

Sementara dari sisi dampak pengeluaran caleg, Abdurrohman memperkirakan akan terjadi peningkatan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,72 persen pada 2023 dan 6,57 persen pada 2024.

Abdurrohman juga menyebut terdapat dampak tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat, yakni sebesar 0,14 persen pada 2023 dan 0,21 persen pada 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika