Dishub Jabar Pastikan Kajian LRT Bandung Raya Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan kajian untuk Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya akan dipercepat. Menurut Kepala Dishub Jawa Barat, A Koswara, percepatan ini dilakukan sesuai dengan intruksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa hari kemarin. 

Menurut Koswara, sebelum masuk pada kajian penuh, studi awal LRT sudah dilakukan dari pihak Bank Dunia. LRT sendiri, nantinya akan dibuatkan jalur baru. 

"(Kajian) RT ini mau dipercepat. Studi awalnya, itu sudah dilakukan oleh World Bank. Itu ada enam koridor. Dua koridor prioritas itu mau dibantu oleh Kementerian Keuangan untuk pembiayaan sampai Detail Engineering Design (DED)," ujar Koswara, Senin (2/9/2023). 

Proses pembuatan LRT sendiri, kata dia, akan memakan waktu yang lama. Pembiayaan juga tergolong besar, sebab kereta ini nantinya akan menghubungkan dari ujung Bandung Raya hingga Sumedang. Namun Koswara memastikan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan penuh. 

"Nah yang harus dicari solusinya itu nanti untuk pembangunannya, pembiayaannya, pembiayaan konstruksinya. Ini masih kita bahas. Mudah-mudahan dengan arahan Presiden seperti kemarin, ini mau dibangun APBN untuk konstruksinya," paparnya. 

Berdasarkan rencana, kata Koswara, LRT akan menghubungkan dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang. Namun untuk teknologi kereta ini akan seperti apa, kini masih dalam pembahasan. 

"Teknologi LRT bisa pakai monorail, teknologinya bisa macam-macam. Kalau teknologinya belum dipilih. Yang pasti LRT konek ke Bandung Raya, dari ujung Bandung Barat Sampai juga Semedang," katanya.

Saat ditanya soal rencana target LRT kapan akan selesai, menurut Koswara, dari Pemprov Jabar rencana ini awalnya untuk jangka panjang. Namun, dengan adanya intruksi presiden maka kemungkinan akan dipercepat. 

"Kalau dari perencanaan itu 2027 atau 2028 gitu lupa lagi ya. Itu baru mulai gitu, baru mulai kontrak lah. Kontrak pembangunan dan sebagainya itu. Namun ada intruksi kemarin kemungkinan dipercepat," katanya. 

Perlu diketahui, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin diminta segera mengkaji soal LRT di Bandung Raya oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal ini disampaikan usai ratas  Integrasi Moda Transportasi Publik bersama Kabinet Jokowi, Rabu (27/9/2023). 

"Pak Presiden memberikan arahan bahwa sebaiknya transportasi terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dan memindahkan masyarakat dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik," kata Bey. 

Menurut Bey, dorongan itu juga berkaitan dengan upaya membenahi kemacetan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, terutama di kota besar. Kemacetan tersebut berdampak buruk pada perekonomian.

Bey mengatakan, Presiden Joko Widodo menyebut kerugian negara akibat macet bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Contohnya di Jakarta kerugian yang dihasilkan mencapai Rp 65 triliun, Jabodetabek Rp 100 triliun dan daerah lain di kisaran Rp 12 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika