Bansos Beras Tahap 2 Mulai Disalurkan di Bantul
Stok gabah kering giling hasil dari panen 2022 masih surplus sebesar 100 ribu ton.
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul mulai menyalurkan penyaluran beras bantuan pangan periode kedua. Bantuan sosial beras ini disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui dinas pertanian setempat.
Program penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan ini disalurkan untuk tiga bulan yakni Oktober hingga Desember 2023. Sebelumnya tahap 1 bantuan telah disalurkan mulai Maret sampai Mei 2023 dengan jumlah 30 kilogram beras untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo menjelaskan, pihaknya telah secara bertahap menyalurkan bantuan berasa ke 95.494 KPM di 75 kalurahan.
"Kami salurkan ke 75 kalurahan untuk sebanyak 95.494 jiwa. Jadi per bulannya 10 kilogram, masing-masing dapat 30 kilogram," jelas Joko kepada Republika, Kamis (5/10/2023).
Penyaluran bantuan beras tersebut diharapkan bisa mengendalikan inflasi pangan di dalam negeri. Apalagi saat ini harga beras tengah melambung tinggi.
Sebelumnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga telah melakukan operasi pasar di Pasar Niten dan Pasar Bantul dengan jumlah masing-masing 8 ton beras. Operasi pasar itu ditujukan untuk pedagang demi memastikan ketersediaan stok beras di pasar.
Joko menambahkan bahwa ketersediaan beras di Bantul masih mencukupi. Tercatat stok gabah kering giling (GKG) hasil dari panen 2022 masih surplus sebesar 100 ribu ton. Sementara itu pada panen raya tahun 2023, rata-rata produksi beras di Bantul melebih rata-rata nasional yakni di kisaran 8,89 ton.
Kendati begitu, hal-hal tersebut belum bisa menurunkan harga beras di wilayah Bantul. Saat ini harga beras naik dari sekitar Rp 10 ribu per kg hingga Rp 11 ribu per kg menjadi Rp12.500 per kg hingga Rp 13 ribu per kg di beberapa pasar di Bantul.
"Kalau di Bantul stok aman, tapi masalah harga, Bantul tidak bisa menurunkan harga. Semua dari pusat," tutur Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika