Pasar Karbon Berkembang, Nasib Masyarakat Adat Dinilai Dikesampingkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasar karbon sukarela terus berkembang pesat mencapai 2 miliar dolar AS pada tahun 2021, dan diperkirakan naik hingga 10-40 miliar dolar AS pada tahun 2030. Beberapa pihak bahkan melihat pelestarian dan restorasi hutan sebagai solusi sederhana untuk mengatasi perubahan iklim.

Namun, bagi masyarakat adat, seperti suku di Amazon Kolombia, kedatangan para pedagang karbon menandai dimulainya sejarah yang penuh masalah: kesepakatan yang meragukan, perampasan lahan, dan penggusuran paksa di wilayah yang disengketakan.

“Pertanyaan kolektif tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pasar yang siap untuk berkembang di seluruh Amerika Latin dan Afrika, karena perusahaan-perusahaan terbesar di dunia semakin bergantung pada penggantian kerugian berbasis hutan untuk mencapai emisi Net Zero,” ungkap Mateo Estrada, seorang ahli strategi advokasi utama di Organisasi Masyarakat Adat Amazon Kolombia.

Sejatinya, kata Estrada, kredit karbon atau penyeimbangan karbon adalah ide yang bagus. Perusahaan-perusahaan, dengan menggunakan mekanisme pasar, dapat menghapus emisi karbon dioksida mereka dengan mengakui praktik konservasi masyarakat adat yang unggul dan membayar mereka untuk mencegah deforestasi. Mekanisme ini juga mencerminkan pentingnya hutan sebagai penyerap karbon alami yang dapat berkontribusi lebih dari sepertiga dari mitigasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perjanjian iklim Paris pada tahun 2030.

Namun, pasar yang tidak diatur dan tidak jelas yang muncul, memiliki kelemahan desain yang besar. Penelitian terbaru dari Berkeley Carbon Trading Project menunjukkan bahwa Verra, program pengkreditan karbon terkemuka di dunia, telah memberikan kebebasan kepada para pengembang proyek untuk memilih pendekatan metodologis untuk memaksimalkan jumlah kredit yang dapat mereka terima.

“Hal ini telah menghasilkan skema offset yang menyerap karbon jauh lebih sedikit daripada yang dijanjikan, atau bahkan tidak sama sekali,” tegas Estrada seperti dilansir Eco Business, Senin (30/10/2023).

Bagaimana ide yang baik bisa menjadi begitu buruk? Estrada menilai, regulasi belum kuat adalah penyebab utamanya. Para pedagang kredit karbon yang sering disebut "koboi karbon", menargetkan masyarakat adat di seluruh Amerika Latin dan Afrika, membujuk mereka untuk menyerahkan hak-hak mereka atas karbon yang ada di dalam hutan. Kontrak-kontrak tersebut hampir selalu bersifat eksploitatif, mulai dari komitmen 100 tahun yang tidak dapat dibatalkan hingga persyaratan yang memberikan setengah dari pendapatan yang diperoleh dari kredit karbon kepada para pedagang.

Beberapa dealer bahkan telah menggunakan pendekatan yang lebih agresif. Ketika TotalEnergies merampas lahan dari para petani di Kongo untuk skema reboisasi, mereka membayar beberapa petani sekitar 1 dolar AS per hektar dan yang lainnya tidak dibayar sama sekali. Selain itu, para petani perempuan melaporkan bahwa mereka diusir dari lahan mereka oleh para pria yang mengendarai truk. Dokumen yang ditandatangani oleh para petani menggambarkan pembayaran apapun sebagai simbolis dan dilakukan dengan maksud untuk meminggirkan hak penggunaan mereka atas tanah tersebut.

“Proyek penggantian kerugian karbon sering kali dilakukan di yurisdiksi dengan masalah hak atas tanah yang kompleks yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan pengetahuan tentang hak-hak adat masyarakat adat. Namun, di pasar karbon, kesepakatan dibuat dengan sedikit perhatian terhadap sejarah, budaya, atau hak-hak. Hal ini menempatkan masyarakat adat seperti masyarakat adat saya dalam posisi yang genting,” jelas Estrada.

Sementara itu, minat perusahaan terhadap kredit karbon berbasis hutan terus meningkat. Ketika perusahaan-perusahaan berada di bawah tekanan yang kuat untuk memenuhi target nol-nol, membeli offset jauh lebih mudah dan lebih bijaksana daripada mengurangi emisi mereka sendiri. Dan ketika permintaan yang besar ini bertabrakan dengan pasar yang tidak terorganisir dan diatur secara longgar, para pialang bersedia dan mampu menciptakan kredit dengan cara apa pun yang diperlukan, tanpa menghiraukan dampak iklim.

Estrada juga menilai, greenwashing yang meluas di pasar karbon sukarela membuat masalah menjadi semakin kompleks. Meskipun banyak skema penggantian kerugian yang melebih-lebihkan jumlah karbon yang ditangkap, sebuah investigasi yang dilakukan oleh The Guardian, Die Zeit, dan SourceMaterial, menyimpulkan bahwa 94 persen dari kredit penggantian kerugian hutan hujan Verra tidak memberikan manfaat apapun bagi iklim.

Masyarakat adat seharusnya mendapatkan kompensasi yang adil atas pekerjaan penting yang kami lakukan untuk melindungi hutan. Sebaliknya, sistem yang ada saat ini telah memaksa kami untuk bersaing dengan harga penggantian kerugian yang tidak menentu, pialang ekstraktif, dan pasar yang mengabaikan hak asasi manusia.

“Bahkan kerangka peraturan untuk pasar karbon yang sedang dikembangkan oleh PBB, yang dapat menjadi preseden berbahaya bagi semua standar lainnya, belum memperhitungkan hak asasi manusia dengan baik,” tegas Estrada.

Menurut Estrada, pendekatan inkremental terhadap reformasi tidak akan cukup untuk mengembalikan kredibilitas pasar karbon sukarela. Pendanaan untuk skema perlindungan hutan harus diatur secara ketat, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kredibel, dan tahan terhadap permintaan perusahaan untuk mendapatkan penggantian kerugian yang mudah. Masyarakat adat juga harus diberikan keamanan finansial jangka panjang dan ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai penonton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika