DPR Soroti Beda Sikap Negara-Negara Barat ke Ukraina dan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menyoroti beda sikap yang ditujukan negara-negara Barat. Terutama, dalam melihat perjuangan rakyat Ukraina dan perjuangan rakyat Palestina.

Sebab, ia menekankan, di satu sisi negara-negara Barat begitu lantang menyatakan kasus Ukraina dalam rangka mempertahankan diri. Sedangkan, mereka melihat kasus Palestina sebagai tindakan teror kepada Israel.

"Sedangkan, untuk kasus Palestina mereka menyebutnya sebagai tindakan teror, terorisme dan lain-lain," kata Fadli dalam Bulan Solidaritas Palestina yang digelar Aqsa Working Group di DPR RI, Rabu (1/11/2023).

Ia mengingatkan, sikap seperti itu pernah ditunjukan negara-negara penjajah lain seperti Belanda atau Inggris. Di Indonesia, misalnya, pejuang-pejuang kemerdekaan sering disebut ekstrimis atau teroris.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh lain tidak lepas dari sebutan itu. Menurut Fadli, itu pelabelan biasa yang dilakukan negara-negara penjajah kepada pejuang kemerdekaan seperti ke Palestina. "Ini satu contoh nyata yang dipertontonkan negara-negara Barat," ujar Fadli.

Fadli menekankan, konflik di Palestina harus diselesaikan. Apalagi, sudah ada aturan-aturan internasional yang seharusnya diterapkan. Bahkan, Resolusi PBB banyak dilahirkan mendukung Palestina merdeka.

DPR RI, lanjut Fadli, menempatkan isu Palestina sebagai bagian penting. Karenanya, sikap penolakan terhadap penjajahan Israel terus disampaikan lewat forum-forum dunia demi memperkuat dukungan kemerdekaan Palestina.

Fadli menegaskan, apa yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina merupakan penjajahan. Bahkan, ia menambahkan, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling nyata hari ini.

"Apa yang dilakukan Israel kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, harus ada sanksi kepada Israel," kata Fadli. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika