Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Ini Kata Presiden Jokowi

Langkah pencopotan dinilai untuk menjaga netralitas dan estetika tetap terjaga.

Antara/Hafidz Mubarak
Presiden Joko Widodo
Rep: Rizky Suryarandika Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  JAKARTA--Presiden Joko Widodo menyinggung adanya pencopotan atribut partai maupun baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Bali kemarin. Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

Baca Juga


 "Soal pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi meminta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah, jangan sampai nanti terjadi miskom dan menjadikan semuanya tidak baik," kata Jokowi di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengaku sudah mengkonfirmasi langsung dari Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Jokowi menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

 "Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi dimana saya datang, ini perlu saya sampaikan bahwa Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat semua harus netral, ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri harus netral," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan ada penurunan atribut PDIP berupa baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali. Aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain, SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Menurut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. “Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai.

 

 

Mantan pengacara Presiden Jokowi Sirra Prayuna pada Pemilu 2014 dan 2019 itu juga menyebut partai politik dan masyarakat harus memberikan perhatian khusus dalam persoalan ini. Pencopotan tersebut diduga karena Pj Gubernur Bali tidak mau dapat rapor merah dari pusat.  
 
"Kita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum di atas segalanya," ucap Sirra. 
 
Selain itu, Sirra menilai pengarahan para Pj kepala daerah sangat efektif melumpuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen aparatur negara. Meskipun pesan dalam narasi publik, Kepala Negara meminta agar aparatur negara netral dalam Pemilu 2024.
 
"Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rakor tersebut. Saya menduga kuat bahwa bahasa Presiden secara fisikologi politik sangat mengintimidasi para PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota," ucap Sirra.
 
Sebelumnya, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi beredarnya video penggeseran APK sementara salah satu capres kala Jokowi melajukan kunjungan kerja. Langkah itu diambil untuk menjaga netralitas dan estetika tetap terjaga.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler

Prabowo: Para Hakim, Beri Vonis Koruptor Jangan Terlalu Ringan

Jadwal Sholat Hari Ini di Makassar, 31 Desember 2024: Manfaat Mengenal Waktu Sholat

Konten Grup K-Pop BTS Terbaru Ditunda Tayang demi Hormati Korban Kecelakaan Jeju Air