Dua Sekolah Negeri Disegel, Pemkab Tanah Datar Tempuh Jalur Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, BATUSANGKAR -- Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menempuh jalur hukum karena ada keluarga yang mengeklaim sebagai ahli waris lahan tempat bangunan SMP Negeri 2 Batusangkar dan SD Negeri 20 Baringin berdiri. Keluarga tersebut menyegel kedua sekolah itu sejak Senin (6/11/2023).

Menurut Eka, upaya penyegelan yang dilakukan keluarga yang mengeklaim sebagai ahli waris tersebut sudah terjadi pada era pemerintahan bupati Tanah Datar sebelumnya. Untuk tidak membuat persoalan ini berlarut-larut, Eka memilih untuk menempuh jalur hukum.

"Penyegelan oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan ini seperti menjadi masalah bagi banyak kepala daerah yang memimpin di Tanah Datar. Sejak saya menjadi bupati, yang saya tahu SMP Negeri 2 Batusangkar ini adalah aset pemerintah daerah dan telah tercatat di buku aset. SMP Negeri 2 Batusangkar ini sudah berdiri sejak 1951 dan ini tercatat sebagai aset daerah," kata Eka, Rabu (8/11/2023).

Eka menyebut, persoalan antara pemerintah daerah dengan keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan sudah terjadi puluhan tahun lamanya dan akan selalu mencuat setiap berganti kepala daerah baru.

"Tahun 2023 pihak yang mengaku sebagai ahli waris sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi gugatannya ditolak oleh pengadilan karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. Sebelumnya, tepatnya tahun 2017 pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan juga pernah menghalang-halangi masuk sekolah," ujar Eka.

Eka menambahkan bahwa sebelumnya Pemda Tanah Datar sudah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Namun, pemda tidak bisa memenuhi keinginan pihak keluarga yang meminta kepada pemda untuk menyertifikatkan beberapa lahan di mana aset pemerintah daerah berdiri di atasnya. Lalu ada lahan yang disertifikatkan tersebut diserahkan kepada pihak ahli waris.

Lahan rumah dinas guru...

Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga menjelaskan bahwa tahun lalu pemda bersama Forkopimda juga telah menyelesaikan lahan rumah dinas guru yang dipermasalahkan oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Namun, terkait dengan kasus SMP Negeri 2 Batusangkar dan SD Negeri 20 Baringin ini, Bupati Eka Putra menegaskan tidak akan membuka ruang untuk negosiasi lagi dengan pihak keluarga tersebut.

Karena terbukti hanya meredam masalah sesaat dan akan mencuat lagi suatu saat nanti. "Jadi, persoalan kali ini akan kita selesaikan melalui jalur hukum agar jelas hitam putihnya sehingga ke depan insan pendidikan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Saya minta kepada siapa pun agar institusi pendidikan jangan dipolitisir. Tidak perlu memancing di air keruh, apalagi air tersebut keruh karena kita yang mengobok-obok," kata Eka menambahkan.

Salah satu anggota keluarga yang mengaku pemilik lahan SMP N 2 Batusangkar dan SDN 20 Batusangkar, Purnama Olivita, mengatakan, mereka tidak terima setelah mengetahui pemda melakukan sertifikasi lahan tersebut secara sepihak.

Purnama mengaku sudah menyurati pemda untuk meminta klarifikasi. Tapi, setelah beberapa hari Purnama merasa bupati tidak mengindahkan sehingga mereka bertindak menyegel sekolah.
 
“Berapa kali lima kali kami surati 1 November sampai 5 November (2023) kami tunggu iktikad baik dari bupati bermusyawarah dengan kami. Tapi, hanya dianggap angin lalu oleh bupati. Saya narik berkas dia dari BPN dan akan membuat sertifikat atas nama saya,” ujar Purnama.

Seusai penyegelan pada Senin kemarin, sempat terjadi kericuhan di kompleks SMP 2 Batusangkar. Ratusan siswa bersama Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Datar berusaha menerobos masuk. Tapi, anggota keluarga yang melakukan penyegelan berusaha membendung. Sehingga terjadi aksi saling dorong yang mengakibatkan beberapa orang siswa terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika