CIA, Mossad, dan PM Qatar Gelar Pertemuan Rahasia di Doha
Pertemuan rahasia tersebut salah satunya membahas soal pembebasan sandera Hamas.
REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Direktur CIA William Burns, Direktur Mossad David Barnea, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dilaporkan telah menggelar pertemuan di Doha, Kamis (9/11/2023). Mereka membahas parameter kesepakatan pembebasan para sandera dan jeda pertempuran Hamas-Israel di Jalur Gaza.
Pertemuan Burns, Barnea, dan al-Thani diungkap seorang sumber kepada Reuters. Namun sumber tersebut tak mengetahui apa hasil pembicaraan mereka.
Dia hanya mengatakan pertemuan trilateral itu merupakan sebuah “keuntungan” dalam rangka mempercepat proses pembebasan sandera oleh Hamas dan memberlakukan jeda pertempuran di Gaza.
Sehari sebelum Burns, Barnea, dan al-Thani bertemu, perwakilan Qatar sudah mengadakan pembicaraan dengan pejabat dari kantor politik Hamas di Doha. Parameter potensial dari kesepakatan pembebasan sandera dan pemberlakuan jeda pertempuran di Gaza turut menjadi topik utama dari pertemuan pada Rabu (8/11/2023) tersebut.
Saat ini, Hamas diperkirakan menyandera lebih dari 240 orang di Gaza. Mereka terdiri atas warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing. Hamas menculik mereka ketika melakukan operasi infiltrasi ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Senin (6/11/2023) lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutarakan rencananya untuk mengontrol keamanan di Gaza setelah pertempuran dengan Hamas usai.
“Saya pikir Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab keamanan tersebut,” ucapnya.
AS tolak rencana Israel duduki Gaza ...
Namun gagasan Netanyahu ditolak AS. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Israel tidak boleh menduduki kembali Gaza.
“Gaza tidak bisa terus dipimpin oleh Hamas. Jelas juga bahwa Israel tidak bisa menduduki Gaza. Kenyataannya saat ini mungkin diperlukan masa transisi setelah konflik berakhir, tapi rakyat Palestina harus menjadi pusat pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Blinken, Rabu (8/11/2023).
“Kami sangat jelas tidak ada pendudukan kembali (Gaza oleh Israel), sama seperti kami sangat jelas tidak akan melakukan perpindahan terhadap penduduk Palestina,” tambah Blinken.
Israel merebut dan menduduki Gaza pasca berakhirnya Perang Arab-Israel 1967. Namun pada 2005, Israel memutuskan menarik diri dari wilayah tersebut. Ketika Hamas mengambil alih pemerintahan di Gaza pada 2007, Israel mulai memberlakukan blokade yang berlangsung hingga kini.
Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, hingga Kamis kemarin, jumlah warga Gaza yang terbunuh sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai 10.790 jiwa. Lebih dari 4.300 di antaranya merupakan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 26 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika