Respons Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies: Kabinda Mundur Saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres Koalisi Perubahan Anies Baswesan menanggapi dengan keras ihwal beredar luasnya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang mendukung salah satu paslon capres dalam Pilpres 2024. Bahkan, Anies tak segan meminta agar pejabat negara yang terlibat untuk segera mengundurkan diri. 

Anies mengatakan, lembaga negara mesti bersikap netral dalam kontestasi pemilu. Secara gamblang dia menyoroti Kepala Badan Intelijen Daerah Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban yang menandatangi pakta integritas itu untuk segera mundur. 

"Bila kabinda punya aspirasi, mundur saja dari kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi kabinda dia harus netral," kata Anies kepada wartawan di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023). 

Menurut Anies, pakta integritas tersebut telah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang menjadi korban tak lain adalah lembaga negaranya. Dia menegaskan agar pihak-pihak yang memiliki aspirasi pribadi agar tidak mencoreng lembaga negara. 

"Bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya lagi Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," ujarnya. 

Sebelumnya diketahui, dokumen pakta integritas untuk kemenangan capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yang diteken oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso beredar di media sosial. Selain Yan, pakta integritas itu juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. Dokumen itu diterbitkan pada Agustus 2023.

Dalam dokumen tersebut, tercantum beberapa poin yang berisi sikap dan pernyataan dari Yan. Salah satunya, yakni dukungan untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatan. 

"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," demikian bunyi poin yang dikutip dari pakta integritas tersebut.  

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. 

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, dikutip Antara, Rabu (15/11/2023).

Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan terhadap Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso di kediamannya, Ahad (12/11/2023) dini hari. Arsjad pun meminta agar tanggal dan pihak yang memberikan pakta integritas kepada Pj. Bupati Sorong tersebut dicermati.

"Atas nama TPN sendiri, pribadi saya, dan semua di sini, kami sangat berpandangan dan berpegang pada yang namanya governance dan integritas," tegasnya. 

Arsjad mengatakan, bahwa ke depan akan makin mewaspadai bentuk kecurangan dan kelicikan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Untuk itu, TPN Ganjar-Mahfud akan membangun posko jujur adil untuk menjadi tempat masyarakat mengadukan tindakan kecurangan dalam pemilu. 

"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini antisipasi, jangan sampai terjadi demikian. Jalani pilpres dan pemilu dengan jujur, adil, dan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika