Selain Ingatkan Jokowi Netral, JK Juga Singgung Potensi Ketidakadilan ke Depan
JK mengingatkan TNI, Polri, dan ASN netral
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengingatkan aparat pemerintahan untuk tak mengintervensi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Secara khusus ia menitipkan pesan tersebut kepada TNI, Polri, dan intrumen negara lainnya.
Ia pun menyinggung sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati seluruh pejabat negara. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk netral dan adil dalam kontestasi nasional mendatang.
"Kita setuju itu Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya," ujar JK di kediamannya, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Perbedaan pilihan pada Pemilu 2024 merupakan hal yang lumrah setiap lima tahun sekali. Namun, jangan sampai kepentingan politik praktis tersebut justru mengorbankan integritas dan netralitas negara.
"Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Nah itu yang paling penting," ujar JK.
Tak segan, ia juga mengingatkan Jokowi untuk adil dan netral pada Pemilu 2024. Sebab, dua hal tersebut penting dalam mewujudkan cita-cita Jokowi, yakni Indonesia Emas 2045.
"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai 2045, seperti diinginkan Pak Jokowi," ujar politisi senior Partai Golkar itu.
"Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak. Maka bangsa ini akan mengalami masalah," sambungnya menegaskan.mengingatkan bahwa hukuman bagi aparat negara yang tidak netral selama pemilihan umum (pemilu) amat berat.
"Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Minggu.
JK mengatakan hal tersebut usai bertemu dengan calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di kediamannya.
Menurut dia, hukuman tersebut layak diberikan kepada para aparat negara yang tidak netral, karena mereka telah melanggar sumpah jabatan.
Baca juga: Sungai Eufrat Mengering Tanda Kiamat, Bagaimana dengan Gunung Emasnya?
"Sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan di sumpah pejabat,” ujarnya.
Dia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, serta aparat negara tetap bersikap netral.
"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dan netral,” kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika