Tidak Ada Bukti Dana Uni Eropa untuk Pembangunan Palestina Disalurkan ke Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Komisi Eropa pada Selasa (21/11/2023) tidak menemukan bukti adanya dana Uni Eropa untuk pembangunan wilayah Palestina yang disalurkan ke Hamas. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil peninjauan Uni Eropa terhadap perang yang sedang berlangsung di Gaza.

“Peninjauan tersebut tidak menemukan indikasi bahwa dana Uni Eropa secara langsung atau tidak langsung memberikan manfaat bagi (Hamas),” kata Wakil Presiden Eksekutif Komisi Valdis Dombrovskis.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peninjauan kembali diperlukan menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Tinjauan ini telah mengonfirmasi bahwa upaya perlindungan yang diterapkan sudah efektif. 

"Saat ini pekerjaan sedang berlangsung untuk merancang dukungan kami di masa depan kepada Palestina mengingat situasi yang terus berubah dan terus berkembang,” kata von der Leyen.

Tinjauan ini mengikuti pendekatan dua langkah. Langkah pertama yaitu penyaringan operasional untuk menilai kelayakan proyek mengingat situasi baru di lapangan. 

Berdasarkan langkah ini, tinjauan tersebut telah mengidentifikasi daftar proyek yang tidak layak senilai 75,6 juta euro yang akan diprogram ulang untuk mendukung warga Palestina berdasarkan prioritas baru yang akan diidentifikasi di lapangan. Hal ini terutama menyangkut proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk gas untuk Gaza, pabrik desalinasi Gaza dan akses terhadap layanan air, yang implementasinya tidak mungkin dilakukan dalam konteks saat ini.

Kemudian langkah kedua, Komisi Eropa melakukan penilaian risiko. Seluruh mitra pelaksana diminta untuk memberikan informasi tentang mekanisme pengendalian yang ada. 

Dalam konteks saat ini, Komisi Eropa telah mengidentifikasi beberapa langkah tambahan, seperti memasukkan klausul kontrak anti-hasutan yang relevan dalam semua kontrak baru dan memastikan pemantauan terhadap penerapan ketat klausul tersebut setiap saat. Ini terutama dapat dilakukan melalui pemantauan pihak ketiga terhadap penerima manfaat.

Penerima manfaat yang menjadi sasaran tuduhan hasutan kebencian dan kekerasan setelah peristiwa 7 Oktober 2023 diminta untuk memberikan komentar atas tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Hal ini terutama menyangkut dua proyek dengan Organisasi Masyarakat Sipil.  Pembayaran akan diproses setelah klarifikasi diberikan, sesuai dengan Peraturan Keuangan.

Tinjauan tersebut mencakup seluruh portofolio pembangunan, termasuk program dukungan kepada penduduk Palestina, Otoritas Palestina, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), serta program-program relevan dari layanan Komisi lainnya seperti Erasmus+.  Hal ini tidak menyangkut bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

Uni Eropa adalah penyedia bantuan eksternal terbesar kepada Palestina melalui Strategi Bersama Eropa (EJS) 2021-2024, yang secara indikatif berjumlah hampir 1,2 miliar euro. Sejauh ini 691 juta euro di antaranya telah disalurkan. 

Penyaluran dana ini mencakup kontribusi langsung kepada Otoritas Palestina melalui mekanisme PEGASE, dukungan kepada organisasi masyarakat sipil (CSO), proyek melalui lembaga keuangan internasional (IFI) dan kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA).

Ikuti Whatsapp Channel Republika