TKN Prabowo-Gibran: Kalau Penguasa Seperti Orba, Bu Mega Sudah Ditangkap

Nusron menilai pemerintah Jokowi sesuai dengan semangat reformasi.

Republika/ Febryan A
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid ketika diwawancarai awak media di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Rep: Febryan A  Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Jokowi seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). TKN menilai, kepemimpinan Jokowi tidak sama sekali menyerupai rezim Orde Baru.

Baca Juga


"Kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktik Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada," kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid, kepada wartawan di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Nusron menjelaskan, salah satu ciri-ciri rezim Orde Baru adalah pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri tersebut jelas tidak ada pada rezim Jokowi. Bahkan, pemerintah membiarkan saja Megawati melemparkan tudingan Orde Baru.

"Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan oleh bu Mega sudah ditangkap itu. Tapi hari ini yang terjadi enggak," kata politikus Golkar itu.

Bahkan, lanjut dia, orang-orang yang sudah terbukti menghina Presiden Jokowi saja dibiarkan dan tidak ditangkap. Karena itu, Nusron menilai pemerintahan yang dipimpin Jokowi sudah sesuai dengan semangat reformasi 1998.

Nusron menambahkan, ciri lain rezim Orde Baru adalah... (ke halaman berikutnya)

Nusron menambahkan, ciri lain rezim Orde Baru adalah terpusatnya kekuasaan pada satu partai politik. Ciri tersebut juga tidak ada di Pemerintahan Jokowi karena kekuasaan tersebar di banyak partai politik sebagaimana tampak pada pengisian kursi menteri dari lintas partai.

Selain itu, lanjut dia, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga. Adapun sekarang terdapat 18 partai politik peserta Pemilu 2024. 

Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya ilusinasi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakini sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron.

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar anggota DPR RI itu menambahkan.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Dia menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, yakni masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok.

Megawati memperingati para "bapak-bapak" untuk tidak bertindak seperti penguasa era Orba. "Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler