Data DPT di KPU Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menerima informasi bahwa kebocoran data 204 juta nama yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah ditangani. Dia pun berharap aparat penegak hukum terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut.

"Mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat. Dari TPN juga memantau terus-menerus dan kita pengen tahu apa kemudian kekurangan yang ada di sana," ujar Ganjar di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Kasus kebocoran data tersebut juga harus menjadi perhatian khusus KPU, selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Khususnya, kata dia, dalam menguatkan keamanan sibernya. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," kata Ganjar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, perincian data tersebut sama dengan miliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Satu yang dapat dipastikan, motif pencurian data yang dilakukan oleh pelaku adalah murni urusan komersial atau ekonomi. Bukan motif politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil, karena mau diperjualbelikan," ujar Budi seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Siap debat...

Capres Ganjar Pranowo mengaku, siap mengikuti debat yang akan digelar oleh KPU. Sejumlah hal juga dipersiapkannya, tetapi ia enggan mengungkapkannya materi tersebut. "Insya Allah kita siap. Ada pasti persiapannya," ujar Ganjar di GBI Mawar Saron, Jakarta Utara, Kamis.

Ganjar bersama pasangannya, Mahfud MD akan menyiapkan hal-hal yang sifatnya konseptual terlebih dahulu. Kemudian, disusunlah operasional dari upaya merealisasikan konsep tersebut.

"Kami pernah punya pengalaman yang bisa ditunjukan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan," ujar Ganjar.

KPU telah menetapkan tanggal pelaksanaan lima debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Debat perdana akan digelar di Jakarta pada 12 Desember 2023.

Berdasarkan peraturan KPU, nantinya ada lima kali debat terdiri atas tiga kali debat antarcapres dan dua kali debat antarcawapres. KPU RI kini masih meramu format debat yang hidup dan menarik dan lokasi debat yang diusulkan di luar Jakarta.

Pimpinan KPU RI menggelar rapat dengan perwakilan media massa, NGO, dan kementerian di Kantor KPU RI pada Rabu pagi. Hasyim mengatakan, rapat digelar untuk meminta masukan dalam rangka menyusun format debat yang berkualitas. Sebab, masyarakat kerap mengkritik debat capres dan cawapres yang digelar KPU.

"Oleh karena itu mohon bantuan bapak ibu untuk memberikan masukan kepada kami tentang metode yang pas, yang tepat. Yang kemudian debatnya seringkali kan dikritik debatnya kayak cerdas cermat ya kira-kira begitu," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari ketika membuka rapat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika