Pemuda ICMI Ajak Jokowi Junjung Tinggi Netralitas Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak membiarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam Pemilu 2024.

Seruan juga ditujukan Pemuda ICMI kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta semua institusi negara lainnya. Mereka semua diajak menegakkan komitmen netralitas dan tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melanggar prinsip ini.

Ketua Umum Pemuda ICMI, Ismail Rumadan menyampaikan, kecemasannya mengenai berbagai laporan indikasi kecurangan yang tercium dalam Pemilu 2024. Dia merujuk laporan terperinci dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mendapati adanya pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Keadaan ini semakin diperparah dengan ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) serta proses pengangkatan pj kepala daerah yang terkesan tertutup dan tidak akuntabel," ujar Ismail kepada media di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Pernyataan Ismail itu merupakan hasil rekomendasi Rakornas I Pemuda ICMI yang ditutup pada Ahad (3/12/2023). Dalam rakornas, menurut Ismail, semua pengurus menekankan bahwa pemilu tahun depan merupakan tonggak penting dalam demokrasi.

"Oleh karena itu, kami menyerukan semua pihak untuk menggalakkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mengawal proses pemilu," ucap Ismail. Pengawasan tersebut tidak hanya penting untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan hak-hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi.

Pemuda ICMI, menurut Ismail, juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berdiri tegak dalam menghadapi tantangan ini. Dia menegaskan, Pemuda ICMI berkomitmen untuk terus memantau dan menyuarakan setiap bentuk ketidakadilan dan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

"Kami percaya bahwa dengan bersama-sama, kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengawal integritas Pemilu dan Pilpres 2024, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan," ujar Ismail.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak memihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan presiden saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika