Seloroh Ganjar Jika Jadi Presiden: Janji Percepat Pembangunan IKN

Ganjar Pranowo menjadi capres pertama yang mengunjungi IKN.

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Calon presiden (capres) nomor 3, Ganjar Pranowo mengunjungi titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pertama yang mengunjungi ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat keseriusan pemerintah dalam mendesain dan merencanakan pembangunan IKN.

Apalagi, ia memandang, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sehingga, Ganjar berpandangan, kalau bisa pembangunan IKN yang bakal menggantikan Jakarta lebih cepat dieksekusi.



"Kalau kita mau mencapai visi itu, apa yang sudah didesain, digambar, tugas kita adalah melaksanakan dan mengeksekusi. Maka, kalau perlu eksekusinya kita percepat," ujar Ganjar di Titik Nol Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar memastikan akan berkantor di IKN. Untuk mewujudkannya, ia butuh kerja sama dan dukungan dari semua elemen bangsa.

"Jadi, sebuah konsep yang menurut saya mendekati sempurna dan kalau itu didukung oleh semuanya akan ada wow effect, yang bisa didapatkan bangsa Indonesia," ujar gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut.

Dia menilai, pemerintah sudah menyiapkan desain besar pemindahan dan pambangunan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Di dalamnya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. "Inilah kota masa depan yang di desain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," kata Ganjar.

Pemerintah pusat telah mengundangkan UU IKN yang direvisi pada pertengahan 2023. Salah satu poin revisinya adalah jaminan keberlanjutan terhadap persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.

"Latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Capres pertama kunjungi IKN...

Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pertama yang mendatangi IKN di kawasan Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur. Dia menganggap, kunjungan tersebut sebagai sebuah komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis Presiden Jokowi.

Apalagi, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sehingga, proses pembangunannya dilakukan secara bertahap, termasuk pada periode 2024-2029. "Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan," ujar Ganjar di Titik Nol IKN

Pemindahan ibu kota negara dari Indonesia sudah bergulir sejak pemerintahan era Presiden Sukarno. Pada era Soeharto, sempat muncul ide memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Kemudian wacana itu dieksekusi pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam UU IKN, terdapat lima tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Tahap pertama yang tengah berlangsung pada 2022-2024 dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu. Selanjutnya, berlangsung pada 2024-2029, yaitu infrastruktur utama ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru.

Tahap ketiga pada 2030-2034, di mana sejumlah infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan air minum (IPAM). Tahap keempat, pada 2035-2039 dengan dimulainya perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Terakhir pada 2040-2045, yang diharapkan pengembangan IKN telah mencapai pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. "Tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik. Agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ujar Ganjar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler