Ganjar-Mahfud Janjikan 17 Juta Lapangan Kerja Baru Lewat Hilirisasi

TPN mengungkapkan, Ganjar-Mahfud memiliki program unggulan, yaitu KTP Sakti.

Republika/Thoudy Badai
Capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat sesi rehat debat perdana capres di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan terbukanya 17 juta lapangan pekerjaan baru ketika terpilih pada Pilpres 2024. Lapangan kerja baru tersebut terbuka ketika pemerintah dapat memanfaatkan betul industrialisasi dan hilirisasi.

"Jadi hilirisasi dan industrialisasi inilah yang akan buka lapangan kerja baru," ujar juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Patria Ginting di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Program 17 juta lapangan kerja baru merupakan tindaklanjut atas aspirasi masyarakat. Menurut Patria, Ganjar-Mahfud menyadari salah satu kekhawatiran generasi Indonesia saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan.

"Ini kemudian dijawab oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kita akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi langsung dibikin spesifik 17 juta," ujar Patria.

Kendati demikian, sambung dia, industrialisasi dan hilirisasi memerlukan kepastian hukum. Sehingga, pasangan nomor urut 3 itu berkomitmen mendorong adanya kepastian hukum agar investasi bisa lebih berkembang.

"Rumusnya sederhana, ada kepastian hukum, imvestasi masuk, investasi akan buka industialisasi, hilirisasi sehingga membuka lapangan kerja baru," ujar Patria.

Sebelumnya, Ganjar menerima pertanyaan dari capres Prabowo Subianto soal caranya untuk mengurangi pengangguran. Dia menyampaikan dua upayanya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pertama, adalah membuka ruang investasi yang besar. Untuk membuka ruang investasi tersebut, dibutuhkan kepastian hukum yang berjalan baik untuk para pemilik modal untuk berinvestasi.

"Kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang," ujar Ganjar di halaman kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam WIB.

Kedua adalah saat para investor sudah datang, perlu adanya sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi kemudahan berinvestasi. Ketika dua hal tersebut terwujud, pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

"Muti disiapkan adalah SDM, ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang harus kita siapkan," ujar Ganjar.

KTP Sakti Ganjar-Mahfud...


Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki salah satu program unggulan jika terpilih pada Pilpres 2024, yakni KTP Sakti. Hal tersebut akan mengintegrasikan sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial ke dalam satu kartu identitas masyarakat.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Patria Ginting menjelaskan, KTP Sakti sejalan dengan program Jokowi. Salah satunya ketika Jokowi mengeluarkan program membeli pupuk subsidi dengan kartu tanda kependudukan (KTP).

"Makanya kami itu pada saat kemarin pak presiden Jokowi kunker dan bicara bagaimana di beberapa tempat tinggal pakai KTP nggak perlu Kartu Tani," ujar Patria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis .

Sakti adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Rakyat miskin penerima manfaat nanti katanya tidak perlu repot-repot membawa berbagai kartu.

Program KTP Sakti yang langsung mengakomodasi sejumlah kebijakan juga sesuai dengan pengembangan KTP-el ke depan. Hal itu sejalan dengan keinginan Jokowi terkait penyederhanaan data.

"Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo terkait bagaimana dia mau mengembangkan soal e-KTP dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam ini (program), sebenarnya kalau dilihat itu sama," ujar Patria.

KTP Sakti adalah program yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan untuk warga penerima manfaat. Di dalamnya langsung terintegrasi data Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan sosial. "Intinya bagaimana lebih sederhana, lebih nggak nyusahin rakyat, lebih cepat," ucap Patria.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler