Kapal Perang AS Berhasil Gagalkan Serangan Drone dan Rudal Houthi ke Laut Merah

REPUBLIKA.CO.ID, LAUT MERAH -- Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Mason, berhasil menembak jatuh sebuah pesawat nirawak (drone) dan rudal balistik anti-kapal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman ke Laut Merah. Saat ini AS diketahui memimpin satuan tugas (satgas) maritim di wilayah perairan tersebut guna melindungi kapal-kapal komersial dari serangan Houthi.

“USS Mason (DDG 87) menembak jatuh satu drone dan satu rudal balistik anti-kapal di Laut Merah Selatan yang ditembakkan oleh Houthi,” ujar Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan, Kamis (28/12/2023).

“Tidak ada kerusakan pada satu pun dari 18 kapal di daerah itu atau laporan korban cedera,” kata CENTCOM, seraya menambahkan bahwa serangan terbaru merupakan upaya serangan ke-22 terhadap pelayaran internasional oleh Houthi sejak pertengahan Oktober.

Sejak 19 November 2023, kelompok Houthi telah menyita atau menyerang belasan kapal komersial yang melintasi Laut Merah dengan menggunakan drone serta rudal. Houthi mengklaim mereka hanya membidik kapal-kapal milik atau menuju pelabuhan Israel. Serangan terhadap kapal-kapal tersebut merupakan bentuk dukungan Houthi terhadap perjuangan dan perlawanan Palestina.

Sejak Houthi aktif menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sejumlah perusahaan kargo memutuskan untuk menghindari wilayah perairan tersebut. Perubahan jalur laut dengan menghindari pelayaran melintasi Laut Merah dapat menyebabkan penundaan pengiriman kargo. Hal itu karena Laut Merah merupakan jalur terpendek antara Asia dan Eropa melalui Terusan Suez. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.

Pada 18 Desember 2023, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan peluncuran Operation Prosperity Guardian (OPG). Dia mengatakan, OPG dibentuk sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah. “Meningkatnya serangan Houthi yang berasal dari Yaman baru-baru ini mengancam kebebasan perdagangan, membahayakan pelaut yang tidak bersalah, dan melanggar hukum internasional,” ujar Austin.

Dia menambahkan, negara-negara yang berupaya menjunjung kebebasan navigasi perlu bersatu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktor non-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam satgas maritim OPG antara lain Inggris, Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol.

Sementara itu, kelompok Houthi menyampaikan, pembentukan satgas maritim oleh AS dan sekutunya tidak akan mengubah sikap serta dukungan mereka untuk Palestina. “Posisi kami tidak akan berubah terhadap isu Palestina, baik aliansi angkatan laut dibentuk atau tidak,” kata pejabat Houthi, Mohammed Abdulsalam, kepada Reuters, 19 Desember 2023 lalu.

“Posisi kami dalam mendukung Palestina dan Jalur Gaza akan tetap ada hingga berakhirnya pengepungan, masuknya makanan dan obat-obatan, dan dukungan kami terhadap rakyat Palestina yang tertindas akan terus berlanjut,” tambah Abdulsalam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika