Jokowi Curhat Sulitnya Indonesia Setop Impor Beras
Jokowi bersyukur jumlah impor untuk komoditas jagung kini semakin menurun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Indonesia tak lagi melakukan impor beras. Kendati demikian, ia mengakui hal itu sulit dilakukan karena produksi beras yang tak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan Jokowi di acara pembinaan petani se-Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024).
"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya tidak mencapai," ujar Jokowi.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Ada sekitar 4-4,5 juta bayi yang baru lahir, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan pun juga semakin bertambah banyak.
"Karena setiap tahun kita bertambah yang harus diberikan makan, 4 juta-4,5 juta bayi yang baru lahir. Semua butuh makan. Penduduk kita sudah hampir 280 juta jiwa semua butuh makan, semua butuh beras," kata dia.
Meski belum bisa menghentikan impor beras, namun Jokowi bersyukur jumlah impor untuk komoditas jagung kini semakin menurun. Pada 2015, impor jagung Indonesia mencapai 3,7 juta ton. Sedangkan saat ini jumlah impor jagung hanya sekitar 800 ribu ton.
"Artinya petani dalam produksi jagung sudah melompat 3 jutanya gak usah impor yang sudah dihasilkan para petani. Ini saya harus sampaikan acungan jempol petani yang tanam jagung sehingga padinya ini harus dikejar agar tidak impor," ujar Jokowi.
Jokowi menyadari, dibutuhkan tahapan dan proses untuk menghentikan impor beras. Namun, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga menghadapi tantangan seperti tingginya harga pupuk saat ini akibat perang Ukraina dan Rusia.
Ia pun kemudian menceritakan sulitnya kondisi pangan di dunia saat ini. Ada 22 negara penghasil beras yang menghentikan dan mengurangi ekspor berasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri.
"Kita juga sama kita harus berproduksi kalau berlebih dipakai cadangan strategis bagi pemerintah. Kalau negara lain butuh ya gak apa-apa, tapi harganya mahal. Kita ngoten nggih?. Tapi produksinya harus bertambah kalau produksinya selalu berkurang sing ajeng didol nopo? (yang mau dijual apa), kita sepakat semuanya ya," ujar Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi juga meminta kepala daerah agar selalu memantau kondisi di lapangan, utamanya soal distribusi pupuk. Sehingga masalah pupuk ini tidak lagi dikeluhkan oleh para petani dan produksi pertanian bisa kembali meningkat.