Jokowi Sebut Banyak Data Pertahanan Keamanan yang Rahasia, Anies Keukeuh Perlu Keterbukaan

REPUBLIKA.CO.ID, SULAWESI -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal data pertahanan dan keamanan negara yang tidak bisa seluruhnya dibuka, selayaknya 'toko kelontong'. Anies meminta agar ada penekanan dan kejelasan dari data yang bisa dibuka dan yang tidak bisa dibuka ke publik.
 
"Ya tinggal dijelaskan saja, jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka, sederhana. Ini bisa dibuka ini tidak bisa dibuka, gitu. Simple," kata Anies di sela melakukan kegiatan kampanye di Sulawesi, Senin (9/1/2024).
 
Menurut hematnya, diantara data yang bisa dibuka ke publik adalah tentang separuh dari prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas, sementara Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto justru ironi memiliki 340 ribu hektare lahan.
 
"Termasuk saya bicara perumahan untuk TNI, rasanya itu bisa dibuka, dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan harga yang kemahalan. Dan ada catatan dari Kemenkeu, kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya," tegasnya.
 
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut bersikeukeuh bahwa data dari ragam aspek yang disampaikan dalam debat bisa dibuka ke publik. Dia pun meminta agar tidak ada upaya menutupi data dengan dalih rahasia.
 
"Harus bisa menjawab dan jangan berlindung dalam kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan," tegasnya.
 
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menegaskan, data terkait dengan pertahanan dan keamanan negara tak bisa seluruhnya dibuka. Ia mengatakan, ada data alutsista yang memang bisa dibuka untuk publik. Namun banyak juga data pertahanan negara yang memang harus dirahasiakan.
 
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi debat capres pada Ahad malam, saat capres Prabowo Subianto diminta oleh capres lainnya agar membuka data pertahanan.
 
“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
 
Jokowi menjelaskan, data pertahanan negara perlu dirahasiakan karena menyangkut sebuah strategi besar negara. Sehingga tidak semua data keamanan negara bisa dibuka untuk masyarakat.
 
"Karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong nggak bisa, nggak bisa,” ujarnya.
 
Sebelumnya dalam debat capres pada Ahad (7/1/2024), calon presiden Prabowo Subianto mengajak capres Ganjar Pranowo untuk bertemu di luar forum debat. Ajakan Prabowo tersebut dilakukan untuk menunjukan data-data pertahanan yang dimilikinya kepada Ganjar.
 
Awalnya Ganjar merasa terpantik karena Prabowo menuding data soal pertahanan yang dimilikinya saat debat tidak benar. Karena itu, Ganjar meminta Prabowo untuk membantah data yang dimilikinya itu. Bahkan Ganjar mengizinkan jika ada staf Prabowo yang hendak membantu menunjukan data yang dinilai benar.
 
Dalam sesi tanya jawab di debat capres itu, Ganjar mempertanyakan skor global peace index dari Institute Economics and Peace yang mengalami penurunan. Selain itu, ia juga mempertanyakan kapabilitas militer Indonesia, proporsi anggaran pertahanan, serta capaian Minimum Essential Force (MEF) yang juga turun.
 
Menjawab pertanyaan Ganjar, Prabowo pun menjelaskan bahwa anggaran pertahanan sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 sehingga setiap kementerian diminta untuk melakukan refocussing anggaran. Selain itu, banyak anggaran Kemenhan yang diajukan, tapi tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal pesawat bekas hingga alutsista lainnya.
 
"Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar, Covid, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik,” jelas Prabowo saat debat di Istora Senayan, Jakarta.
 
Kendati demikian, jawaban Prabowo itupun dinilai oleh Ganjar tidak menjawab pertanyaan-pertanyannya. Menurut Ganjar, Prabowo justru menjawab hal lain yang tidak ditanyakan olehnya.
 
"Maaf, kali ini bapak sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini, silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu menjawab dan Bapak menjawab pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya,” ujar Ganjar.
 
Karena itu, Ganjar pun menilai tudingan Prabowo yang menyebut data yang dimilikinya keliru tak terbukti. Sementara Prabowo mengaku bisa membantah data-data Ganjar. Namun karena keterbatasan waktu, Prabowo menyebut tak bisa menunjukan data-data bantahan yang dimilikinya.
 
"Ya jadi begini, yang bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, (tapi) waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu per satu akan saya buktikan,” kata Prabowo.
 
Lantas Ganjar pun menolaknya. Ia meminta agar data bantahan dari Prabowo dapat ditunjukan saat debat. “Saya butuh hari ini, Pak,” ujar Ganjar.
 
Mendengar hal itu, Prabowo mengaku tidak bisa memberikan data tersebut karena memiliki keterbatasan waktu dalam debat. Bahkan ia menuding Ganjar tidak fair jika tetap meminta penjelasan data saat itu juga.
 
"Ooo enggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi, saya transparan,” kata Prabowo.
 
Prabowo juga menyebut kondisi di Kementerian Pertahanan saat ini juga dipengaruhi oleh menteri pertahanan sebelumnya dan juga Menteri Keuangan yang banyak tak menyetujui pengajuan anggaran.
 
“Kalau kita bicara MEF, MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Kalau kita mau buka-bukaan, menhan sebelum saya apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menkeu yang banyak tidak menyetujui disbursement,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika