Stafsus: Pernyataan Jokowi Soal Debat Capres Netral dan tak Berpihak
Istana tegaskan bahwa Presiden hanya tekankan pentingnya edukasi ke rakyat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal debat capres bersifat netral. Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut tidak tendensius dan berpihak kepada calon tertentu.
Jokowi, kata Ari, hanya menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam debat capres. "Karena ini menyangkut soal pendidikan politik juga masyarakat dan pendapat beliau suatu yang saya kira netral ya, tidak berpihak karena itu terkait dengan jalannya proses perdebatan. Bagaimana proses perdebatan itu yang diharapkan, tidak ada sesuatu yang sifatnya tendensius berpihak terhadap salah satu kandidat dalam debat," ujar Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Ari menegaskan, pernyataan Jokowi soal saling serang personal bukan untuk menyoroti pihak tertentu. Pernyataan Jokowi itu dinilainya sebagai masukan agar penyelenggaraan debat capres bisa lebih berkualitas.
Sehingga masing-masing kandidat bisa mengelaborasi kebijakan dan program-programnya lebih dalam.
"Iya, itu tidak ada upaya untuk menyoroti satu pihak, itu masukan presiden gimana sebagai seorang penonton debat rakyat dan juga presiden berupaya untuk mewakili juga para penonton dan juga warga masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan debat yang lebih baik yang lebih berkualitas," jelasnya.
Ari juga menilai, pendapat Presiden tidak dimaksudkan untuk mengintervensi KPU. Pernyataan Jokowi yang meminta agar dilakukan format ulang debat agar tak ada saling serang personal itu disebutnya hanya merupakan masukan kepada KPU.
Menurut dia, pernyataan Presiden soal debat capres itu juga masih wajar serta sejalan dengan pandangan sejumlah pengamat yang menyaksikan debat.
"Tidak ada upaya untuk membela berpihak atau mengintervensi KPU tidak, itu masukan saja, supaya rakyat Indonesia para pemilih mendapatkan kualitas debat presiden dan calon wakil presiden yang berkualitas," ungkapnya.
"Saya kira masukan-masukan itu tinggal dievaluasi lagi oleh KPU," kata Ari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika