Megawati Ungkap Ganjar-Mahfud Penuhi Tiga Syarat Jadi Pemimpin
Megawati menyebut rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa pengusungan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah melewati berbagai kontemplasi. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP.
Ia mengatakan, Ganjar dan Mahfud telah memenuhi tiga syarat untuk menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Syarat pertama yang dipenuhi adalah kedua sosok tersebut memiliki energi dan semangat yang besar.
"Energi dan stamina sangat diperlukan memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia," ujar Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Megawati mengatakan, pemimpin harus turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Energi dan semangat yang besar itu diperlukan untuk turun langsung ke akar rumput Indonesia yang wilayahnya sangat besar.
Hal tersebutlah yang diterapkannya ketika menjadi Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Umum PDIP. Sebab, rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia.
"Jadi apa? adil, orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu, tapi ndak papa, saya seneng aja," ujar Megawati.
Syarat kedua yang dipenuhi Ganjar-Mahfud adalah cerdas dan berpihak kepada rakyat. Megawati sendiri sudah memantau Ganjar yang sudah melewati proses kaderisasi di partai berlambang kepala banteng itu.
Ketiga adalah 21 program kerakyatan yang digagas oleh pasangan calon nomor urut 3 itu. Menurutnya, program-program tersebut sesuai dengan rencana yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Namun, ia menyoroti elite kekuasaan saat ini yang terkesan tak lagi berpihak kepada rakyat. Megawati menyindir orang-orang yang sudah memiliki kekayaan, tetapi lupa terhadap wong cilik.
"Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja, no, no, dan no," kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.