Sejumlah pegiat HAM menggelar aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.
Sejumlah polisi berjaga saat pegiat HAM menggelar aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.
Sejumlah pegiat HAM menggelar aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.
Sejumlah pegiat HAM menggelar aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.
Pegiat HAM Sumarsih mengikuti aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.
Sejumlah pegiat HAM menggelar aksi 17 Tahun Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Mereka menyoroti narasi isu pelanggaran HAM yang muncul lima tahun sekali saat pemilihan presiden merupakan bentuk penyebaran disinformasi serta mendiskreditkan perjuangan korban, keluarga korban, pegiat HAM serta publik yang selama puluhan tahun menuntut keadilan.