Sekjen PBB Kecam Serangan Israel ke Rakyat Sipil Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA -- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam Israel atas kematian rakyat sipil Palestina di Gaza. Ia mengatakan penolakan pendirian negara Palestina tidak dapat diterima.

"Operasi militer Israel telah menyebabkan kehancuran massal dan membunuh rakyat sipil dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masa saya menjabat sebagai sekretaris jenderal," kata Guterres dalam pembukaan pertemuan G77+Cina, Kampala, Uganda, Ahad (21/1/2024).

"Ini mematahkan hati dan sama sekali tidak bisa diterima. Timur Tengah adalah kotak rentan, kami semua harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik menyebar ke seluruh kawasan," katanya.

Israel menggelar serangan ke Jalur Gaza sebagai balasan serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. Israel mengeklaim Hamas membunuh 1.200 orang dan menculik 240 orang lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel ke permukiman yang dikepung selama 2007 itu sudah tembus 25 ribu lebih. Sebagian besar dari 2,3 juta pendudukan terpaksa mengungsi.

Militer Israel mengatakan mereka menyesali korban jiwa sipil tapi menuduh Hamas beroperasi di daerah padat penduduk dan menjadikan rakyat sipil sebagai tameng. Kelompok perjuangan pembebasan Palestina membantah tuduhan tersebut.

Guterres menambahkan, penolakan solusi dua negara sama sekali tidak bisa diterima. Ia mengatakan penolakan terhadap hak rakyat Palestina memiliki negara "jelas akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global."

Pada Sabtu (20/1/2024) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) mengenai pendirian negara Palestina setelah perang melawan Hamas berakhir. Kantor perdana menteri Israel mengatakan dalam pembicaraan dengan Biden pada Jumat (19/2024) Netanyahu "menegaskan kembali kebijakan setelah Hamas dihancurkan Israel harus mempertahankan kontrol atas keamanan Gaza untuk memastikan Gaza tidak lagi mengancam Israel, persyaratan itu bertolak belakang dengan tuntutan kedaulatan Palestina."

Guterres berada di Kampala untuk menghadiri pertemuan G77+Cina dan Gerakan Non-Blok. Pemimpin dan pejabat senior dari puluhan negara termasuk Afrika Selatan, Iran, Cina, Turki, Kuba, India, Vietnam dan negara lain menghadiri pertemuan tersebut.

Dokumen yang dirilis usai pertemuan Negara Non-Blok itu memasukan kecaman terhadap "agresi militer ilegal Israel di Jalur Gaza, serangan tanpa pandang bulu pada rakyat sipil, objek sipil Palestina, memaksa populasi Palestina mengungsi." Dalam pernyataan itu negara-negara Non-Blok juga menyerukan gencatan senjata. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika