DPR tidak Berfungsi, Praktisi Soroti Tata Pemerintahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi good governance As'ad Nugroho menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu tampak dari tidak berfungsinya DPR RI sebagai lembaga legislatif, dalam mengimbangi kekuatan pemerintah selaku eksekutif.

"Begitu juga di BUMN, governance-nya buruk. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, tapi entah mengapa, belakangan tidak ada lagi itu," ucap As'ad dalam Podcast Narada Syndicate yang dipandu oleh aktivis Kusfiardi dikutip di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

As'ad menilai, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta hukum sudah diabaikan pemerintahan Jokowi. Hal itu, disebabkan Presiden Jokowi tidak memiliki perhatian besar pada pentingnya tata kelola sejak periode pertama pemerintahannya.

"Bisa kita lihat dalam 100 hari pertama pemerintahannya, justru terjadi pelemahan KPK, yang menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Padahal persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola," ujarnya.

As'ad menganggap, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan pribadi maupun keluarga. Seharusnya, sambung dia, Jokowi mampunmencegah keluarganya maupun orang dekatnya untuk memanfaatkan jabatan presiden agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tak bisa punah. 

Padahal, menurut As'ad, tujuan dari gerakan reformasi 1998 ketika menggulingkan Presiden Soeharto adalah bertujuan memberantas KKN. Namun, kata dia, Presiden Jokowi sekarang menunjukkan komitmen yang lemah dalam pemberantasan KKN, bahkan sejak periode pertama pemerintahannya.

"Hal itu disebabkan Pak Jokowi tak ikut dalam gerakan reformasi, sehingga dia tidak bisa memahami bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka komitmen dia untuk memberantas KKN pun lemah," ujar As'ad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika