Hasto Ungkap Risma Ceritakan Suasana tak Nyaman di Setiap Rapat Kabinet Jokowi
"Bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," ujar Hasto.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa saat ini ada suasana tidak nyaman setiap rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diceritakan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Ketidaknyamanan tersebut juga berkaitan dengan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Apalagi terdapat pernyataan dari Istana bahwa saat ini Risma sebagai Mensos tak dilibatkan dalam setiap pembagiannya ke masyarakat.
"Tapi tugas untuk rakyat, bangsa, dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan. Karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma," ujar Hasto.
Tegasnya, bansos adalah kebijakan negara, bukan perseorangan yang kini kerap dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Persetujuannya juga dilakukan di DPR dalam proses penganggarannya.
Namun, publik saat ini melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Bahkan ada yang terang-terangan memasang stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bansos berupa beras untuk rakyat miskin dari Bulog.
"Politik bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik," ujar Hasto.
"Tugas untuk rakyat, bangsa, dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas," sambungnya menegaskan.
Hasto juga mengurai tiga hal yang menunjukkan ketidakkondusifan dalam Kabinet Indonesia Maju. Pertama, adalah tertutupnya proses penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah. Padahal sebelum penunjukkan Pj kepala daerah, sosok tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai akhir (TPA).
"Sekarang (penilaian penunjukkan Pj) dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik," ujar Hasto.
Kedua, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.
"Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan," ujar Hasto.
"Artinya inilah yang sebenernya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi," sambungnya menegaskan.
Adapun sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa kader partainya yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebab, ia menyinggung adanya pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana saat ini.
Diketahui, sejumlah kader PDIP menempati sejumlah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi. Mulai dari Pramono Anung, Yasonna H Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Bintang Puspayoga.
"Menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus. Agar apa? agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh, dan kami percaya bahwa rakyat akan mampu menentukan pemimpin yang terbaik," ujar Hasto kepada wartawan, Selasa (25/1/2024).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan ketidakikutsertaan Risma dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi. Ia menegaskan, tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.
Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga yang diajak langsung Jokowi adalah mereka yang terkait dengan program bansos itu. Seperti pembagian bansos yang berlangsung di Pasar Mungkid Magelang, Jawa Tengah.
"Karena terkait dengan cadangan pangan, ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ujar Ari.
Selama akhir 2023 hingga awal Januari 2024, Presiden Jokowi kerap melakukan kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia maupun kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam kunjungan kerjanya itu, terhitung sudah 17 kali Jokowi menyalurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat.
Mulai dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP), bantuan El Nino, bantuan langsung tunai Puso, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan pangan CBP merupakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap bulan yang disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi inflasi pangan. Bantuan pangan beras ini mulai disalurkan sejak Maret-Mei 2023 untuk tahap pertama dan dilanjutkan pada September-Desember 2023 untuk tahap kedua. Penyaluran bantuan beras ini pun kemudian dilanjutkan di tahun ini dengan tambahan jumlah penerima.
Sedangkan, bantuan El Nino diberikan pemerintah sebesar Rp 400 ribu untuk membantu dan melindungi daya beli masyarakat yang terdampak fenomena El Nino. Bantuan langsung tunai Puso disalurkan pemerintah kepada para petani yang lahannya terdampak banjir sehingga mengalami gagal panen. Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan di bidang pendidikan berupa uang tunai, perluasan akses pendidikan, dan juga kesempatan belajar.