Mahfud Mundur, Gerindra: Prabowo akan Jabat Menteri Pertahanan Hingga Akhir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, pihaknya menghormati keputusan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam. Muzani mengatakan, ketua umumnya, Prabowo Subianto, tidak akan mengikuti langkah Mahfud.

"Sepertinya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode," kata kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024) malam. 

Pernyataan itu untuk merespons capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang meminta para capres dan cawapres yang punya konflik kepentingan untuk mundur dari jabatan penyelenggara negara. Meski Ganjar tak menyebutkan nama, kandidat Pilpres 2024 yang masih menduduki jabatan penyelenggara negara hanya Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Muzani menyebut, Partai Gerindra juga menyarankan Prabowo untuk tidak mundur dari kabinet Jokowi. Pihaknya meminta Prabowo menyelesaikan tugas hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Muzani memastikan tidak akan ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang, meski Prabowo tak melepaskan jabatan menteri. Selama masa kampanye Pilpres 2024, kata dia, Prabowo tetap bekerja dan selalu mengambil cuti saat berkampanye.

Terkait kondisi koalisi partai pendukung pemerintah usai Mahfud mundur, Muzani memastikan tetap solid. Hal itu tampak dari tidak adanya gangguan yang terjadi di parlemen.

Mahfud resmi mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada hari ini. Dia menyampaikan hal itu di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.

Mahfud mengaku, pengunduran dirinya sudah dibicarakan dengan capres Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung. Termasuk sudah membicarakannya dengan pihak Istana.

"Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai (di kabinet)," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Rabu (31/1/2024).

Terpisah, Ganjar meminta para kandidat Pilpres 2024 yang masih menjabat sebagai penyelenggara negara untuk mundur seperti Mahfud. "Seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika