Keputusan Mahfud Mundur Diragukan Dapat Angkat Elektabilitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, meragukan keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam dapat langsung mengangkat elektabilitas Ganjar-Mahfud. Karena menurut Komarudin, keputusan yang diambil Mahfud sudah terlambat di mana masa kampanye menyisakan kurang dari dua pekan lagi.

“Keputusan Mahfud mundur merupakan bagian dari strategi menaikkan elektabilitas, yang saat ini selalu berkejaran dengan pasangan Amin. Naik atau tidak lain lagi yang penting sudah lakukan ikhtiar itu. Harusnya mundur secara jentel itu ketika resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU,” kata Ujang, Kamis (1/2/2023).

Ujang menilai seandainya Mahfud mengambil keputusan berani memundurkan diri dari kabinet sejak awal ditetapkan sebagai cawapres, narasi yang ia dengungkan akan jadi lebih kuat. Karena sudah tidak ada belenggu kekuasaan. Sehingga Mahfud bebas memberikan narasi oposisi dan gencar mengkritik kebijakan pemerintah.

Tapi yang tejadi dua bulan lebih terakhir, Mahfud tidak leluasa karena dirinya masih menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga kritik yang ia gencarkan terutama masalah penegakkan hukum, demokrasi dan pemberantasan korupsi justru ditujukan kepada diri sendiri. 

“Makanya pilihannya harus mundur sejak awal,” ucap Ujang.

Sebelumnya diberitakan Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hal tersebut disampaikannya di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Mundurnya Mahfud dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sudah didiskusikannya dengan capres Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung. Termasuk, sudah membicarakannya dengan pihak Istana. 

"Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai (di kabinet)," ujar Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika