Sekjen PBB Makin Gencar Serukan Gencatan Senjata

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali mendesak agar gencatan senjata segera diberlakukan di Jalur Gaza, yang hingga kini terus digempur Israel demi mencegah tragedi kemanusiaan besar. "Inilah waktunya gencatan senjata kemanusiaan sebelum sebuah tragedi besar terjadi di Gaza," ucap Guterres dalam konferensi pers di markas PBB di New York, Kamis (8/2/2024) waktu setempat.

Sekjen PBB mengaku amat prihatin atas rencana militer Israel untuk meneruskan serangan ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan pengungsi Palestina. Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant sebelumnya mengatakan target militer berikutnya di Jalur Gaza adalah Rafah, yang dia klaim merupakan benteng terakhir kelompok Palestina Hamas.

"Setengah dari populasi Gaza saat ini memadati Rafah. Mereka tidak bisa ke mana-mana lagi," kata dia. Terlebih, nyawa masyarakat Palestina di Gaza saat ini tidak cuma terancam akibat peperangan yang terus berlanjut.

Namun juga dari kelaparan dan penyakit akibat menurunnya kondisi kemanusiaan. Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 27.840 warga Palestina dan mencederai 67.317 orang lainnya. Sedangkan menurut otoritas Israel, sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas.

Sementara itu, Guterres menyatakan mendukung sepenuhnya putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Israel dan menyerukan supaya isi putusan tersebut segera diterapkan. Pada 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan putusan awalnya bahwa Israel harus berhenti merintangi penghantaran bantuan ke Gaza serta harus mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Amat penting untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan harus dijalankan. Sudah jelas bahwa saya sepenuhnya percaya jika Mahkamah Internasional akan bisa mengambil tindakan apabila putusan tersebut tidak dijalankan dengan baik," kata Sekjen PBB.

Ia juga mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. "Saya akan terus menjadi penyokong utama bagi hak Israel untuk hidup aman dan damai. Saya akan terus menjadi pejuang melawan antisemitisme," kata dia.

"Meski demikian, saya juga sepenuhnya berkomitmen supaya rakyat Palestina memiliki negaranya sendiri dan hak menentukan nasibnya sendiri diakui demi mengakhiri penjajahan," tegas Guterres.

Guterres juga menyebut tuduhan Israel bahwa 12 pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, sebagai tuduhan yang kredibel.

Sebagai langkah awal, ia menyebut pihaknya sudah memutus kontrak dengan individu-individu tertuduh berdasarkan peraturan organisasi. Selain itu, pihaknya juga telah menunjuk tim penyidik untuk menyelidiki tuduhan Israel itu.

"Apabila saya melakukan kesalahan, hal tersebut bisa diperbaiki nanti. Namun, kita tidak bisa tidak mengambil tindakan, karena tuduhan yang terkait dengan tindakan kriminal seperti ini sangat berbahaya," kata Sekjen PBB itu.

Guterres menegaskan, pihaknya berkomitmen mengambil tindakan sesegera mungkin apabila Israel memberi informasi baru terkait adanya "infiltrasi Hamas" pada badan-badan PBB. Terkait tuduhan Israel, sejumlah negara donor telah menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA sejak 26 Januari 2024. Badan PBB tersebut menyebut terhentinya pendanaan mengancam keberlangsungan operasi kemanusiaan di Gaza yang mereka jalankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika