TPN Ganjar-Mahfud Optimistis dengan Hasil Quick Count Pilpres 2024

Semangat masyarakat disebut Hasto tak akan habis karena adanya intimidasi

Republika/Prayogi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan terkait mundurnya Mahfud MD sebagai sebagai Menko Polhukam di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Dalam keteranganya Hasto berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melihat adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Semangat masyarakat disebutnya tak akan habis karena adanya intimidasi.

Baca Juga


Ia juga optimistis dengan penghitungan suara atau quick count terhadap Ganjar-Mahfud. Diketahui, quick count akan dimulai dua jam setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.

"Tentu saja kami optimis, karena gerakan rakyat yang menggugat terhadap berbagai upaya penggiringan kekuasaan Itu justru mendapatkan suatu respon balik berupa dukungan pada Pak Ganjar-Mahfud," ujar Hasto di tempat pemungutan suara (TPS) 53, Kebagusan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Ia mengatakan, Pemilu 2024 adalah moment of truth. Karena, proses kontestasi harus bisa melambangkan kekuatan rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam proses tersebut.

"Ketika manipulasi masih terus-menerus dilakukan dan kita akan cermati lebih lanjut. Maka rakyat yang akan bergerak," ujar Hasto.

"Sehingga hati-hati, jangan memanipulasi suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang kami pegang sebagai moralitas di dalam pemilu yang sangat penting," sambungnya.

Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan bahwa Pemilu 2024 adalah sarana masyarakat untuk mencari pemimpin. Karenanya, ia berharap di dalam prosesnya tidak ada kecurangan.

"Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi," ujar Megawati.

Jelasnya, hak rakyat untuk bebas memilih calon pemimpinnya tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Apalagi hak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ingat di konstitusi kita disebut setiap warga negara di manapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujar Megawati.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler