Sekjen PDIP Ungkap Adanya Anomali Quick Count Pilpres dan Pileg 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkap adanya anomali dalam hitung cepat atau quick count yang digelar oleh sejumlah lembaga survei. Anomali tersebut dinilainya terjadi karena adanya indikasi kecurangan yang menyasar Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sebab dalam hasil quick count, perolehan suara PDIP untuk pemilihan legislatif (Pileg) berkutat pada 17 hingga 19 persen. Sedangkan suara untuk Ganjar-Mahfud, berada di kisaran 16-18 persen.

"Sehingga ini yang kami katakan over shooting, jadi termasuk di kandang-kandang PDI Perjuangan menunjukkan yang bersifat anomali," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam.

Indikasi kecurangan terjadi khususnya di daerah-daerah yang notabenenya adalah kandang PDIP. Beberapa di antaranya adalah Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara yang sengaja mengincar pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut yang membuat hasil hitung cepat antara Ganjar-Mahfud dan PDIP terlihat berbeda. Apalagi adanya instrumen dari aparat negara yang diduga menggembosi suara pasangan calon nomor urut 3 itu.

"Kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikerahkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan," ujar Hasto.

Karena itu, PDIP mengusulkan agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk sebuah tim khusus. Tim khusus tersebut bertugas untuk menginvestigasi indikasi kecurangan yang terjadi di banyak wilayah.

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini. Tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," ujar Hasto.

Pihaknya melihat, demokrasi Indonesia berada dalam titik nadir dengan berkaca pada hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Terdapat tekanan dan intimidasi yang mencoreng semangat Pemilu 2024.

"Kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator, karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan hasil quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika