Inggris Minta Jaminan Tuduhan ke UNRWA tak Terulang

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan Inggris meminta "jaminan absolut" tuduhan terhadap lembaga bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) tidak terulang kembali. Israel menuduh sekitar 12 dari ribuan pegawai UNRWA terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.

Bulan lalu Inggris bergabung dengan Amerika Serikat (AS) "menangguhkan sementara" pendanaan untuk UNRWA. Dua negara itu mengindikasi tidak akan kembali menyalurkan dana ke lembaga tersebut sampai penyelidikan internal PBB selesai.

Laporan awal akan dipublikasikan dalam beberapa pekan kedepan. "Kami membutuhkan mereka segera melakukan (peninjauan) karena banyak staf UNRWA melakukan pekerjaan yang sangat penting di dalam Gaza, di mana mereka satu-satunya jaringan distribusi bantuan, untuk memastikan kami mengirimkan bantuan ke orang-orang yang sangat membutuhkan," kata Cameron dalam perjalanan menuju Bulgaria, seperti dikutip Aljazirah, Rabu (14/2/2024).

Sementara itu lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk lembaga yang fokus pada ketahanan pangan Action Against Hunger dan kesejahteraan anak Save the Children memperingatkan krisis pangan yang dialami pengungsi Palestina. "Ini adalah proporsi tertinggi dari populasi yang mengalami krisis ketahanan pangan. Hampir semua rumah tangga melewatkan waktu makan setiap hari. Beberapa keluarga tidak makan selama berhari-hari," kata 15 organisasi dalam pernyatan bersama mereka .
 
Organisasi-organisasi tersebut mengatakan gencatan senjata permanen serta peningkatan bantuan kemanusiaan besar-besaran adalah satu-satunya cara untuk menghindari kelaparan di Gaza.

Mereka mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417, yang mengutuk penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang. "Risiko kelaparan meningkat setiap hari di Gaza karena berlanjutnya permusuhan, dan berlanjutnya blokade di Jalur Gaza," kata kelompok-kelompok tersebut.

Mereka menambahkan seluruh penduduk hidup dengan kelaparan tingkat krisis dan satu dari empat rumah tangga sekitar lebih dari 500 ribu orang menghadapi kondisi bencana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika