Dosen UMJ: Artificial Intelligence Ancam Kebebasan Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran artificial intelligence (AI) di tengah aktivitas berbagai profesi memperlihatkan adanya kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi. Namun dari beberapa sisi, AI menimbulkan tantangan dan ancaman, salah satunya bagi bidang jurnalistik.

“Penggunaan AI dalam jurnalistik sudah menjadi fenomena internasional, bahkan dalam survei terakir pada 2023, sudah disebutkan bahwa 56 persen pemimpin industri berpendapat bahwa otomatisasi back end akan menjadi penggunaan AI yang paling penting di ruang redaksi pada tahun 2024,” ungkap Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) Dr Asep Setiawan, dalam forum diskusi paralel Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional 2024, di Candi Bentar Hall Putri Duyung, Ancol, mengutip keterangannya, Selasa (20/2/2024).

Dalam kegiatan jurnalistik dan redaksi, berbagai media seluruh dunia sudah menggunakan AI. Berkaitan dengan penggunaan AI di news room, Asep menerangkan ada peluang dan tantangan tersendiri. Diskusi dengan topik 'Peluang dan Ancaman AI terhadap Jurnalisme dan Kemerdekaan Pers' ini membahas ancaman AI terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.

“Pertama, AI bisa digunakan dalam rangka menghambat kemerdekaan pers. Fenomena dunia internasional menunjukkan AI dapat digunakan sebagai alat untuk menyensor media, mengawasi warga, mengawasi jurnalis independen. Ini merupakan ancaman kemerdekaan pers,” katanya.

Kemudian yang kedua, Asep melihat bahwa AI juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pengawasan, penyensoran, dan penghambatan liputan dengan alasan politik, ekonomi, dan lainnya. 

“Dikhawatirkan AI tidak hanya membantu wartawan menggali informasi, membuat konten dan delivery tapi juga digunakan pihak-pihak tertentu untuk mengawasi dan menghambat kebebasan pers,” tambah Asep.

Dalam diskusi yang diikuti oleh jurnalis dan pegiat media dari Dewan Pers, Delegasi HPN, organisasi perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, kementerian dan lembaga, serta HPN ini, menghasilkan rekomendasi untuk Dewan Pers. Rekomendasi itu sebagai upaya menghadapi kemungkinan ancaman bagi masa depan kemerdekaan pers di Indonesia. Asep yang juga sebagai Anggota Dewan Pers menjelaskan ada upaya yang digagas oleh Dewan Pers.

“Hal yang dapat dilakukan oleh komunitas pers dan Dewan Pers adalah membuat semacam panduan dalam menggunakan AI di ruang redaksi dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik. Kami menyuarakan, termasuk dari pihak pemerintah dari Kemkominfo bahwa di era digital, pers harus memiliki panduan,” kata Asep.

Panduan itu dirancang berisi tentang penggunaan AI dalam membuat konten. Wartawan harus mengetahui porsi dalam menggunakan AI sehingga produk berita yang dihasilkan tetap akurat dan dibolehkan oleh etik. Selain bagi wartawan, panduan juga ditujukan bagi pers atau media massa.

Diskusi itu menghasilkan rekomendasi di antaranya inisiasi pedoman penggunaan AI bagi jurnalis, workshop penggunaan AI, dan dorongan agar tidak menggunakan AI sebagai alat menyensor. Masih dalam atmosfer Hari Pers Nasional, berkaitan dengan fenomena penggunaan AI dalam news room, Asep berpesan pada komunitas jurnalis agar dapat beradaptasi dengan perubahan sistim kehidupan manusia dan cara kerja jurnalisme modern dalam dunia digital.

“Pertama, wartawan dan media massa harus beradaptasi dengan cepat perubahan-perubahan pola publik dalam mengakses informasi. Kedua, Media massa wartawan perlu mengadaptasi lingkungan dengan cepat sehingga bisa bertahan. Bahkan menurut saya, media dan wartawan juga harus memberikan edukasi pada publik tentang plus-minus AI dalam kehidupan,” kata Asep.

Ikuti Whatsapp Channel Republika