Jadi Menteri ATR, AHY Dapat Tiga Arahan Khusus Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai resmi dilantik pada Rabu (21/2/2024). AHY pun memastikan arahan Presiden Jokowi bisa diselesaikan pada sisa masa jabatan sampai 20 Oktober 2024.

Menurut AHY, Jokowi meminta agar sertifikasi elektronik dilakukan secara masif. Upaya itu perlu dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah, termasuk permainan mafia tanah dan tumpang tindih aturan.

"Tadi Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yang tadi beliau sampaikan juga. Ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan delapan bulan ini bisa dituntaskan dengan segala upaya, di antaranya secara masif sertifikasi elektronik," jelas AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menurut AHY, pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat juga akan memberikan kepastian hukum. Sehingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan tanah masyarakat pun tidak menjadi masalah ke depannya.

"Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera," ujar ketua umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, Jokowi juga meminta AHY agar menuntaskan target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan terakhir, Jokowi mengingatkan agar isu lingkungan hidup bisa menjadi prioritas utama.

Untuk menyelesaikan semua tugasnya itu, AHY mengaku, akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait. Dia juga siap berkomunikasi dengan para ahli, termasuk akademisi.

"Dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi walaupun nanti sebagai menko polhukam berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukannya karena ini kerja yang besar dan membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan para akademisi," jelas AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika