Saudi Tegas Soroti Adanya Standar Ganda dalam Situasi di Gaza

Veto AS terhadap resolusi DK PBB picu kemarahan internasional.

EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Warga Palestina menumpang truk di jalan Al Rashid setelah menyeberang dari Jalur Gaza Utara ke Selatan Kota Gaza, Ahad (25/2/2024). Sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 1,9 juta orang telah mengungsi di seluruh Jalur Gaza. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) menyatakan sebagian besar warga sipil di Gaza sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan.
Red: Setyanavidita livicansera

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan mengeluarkan kecaman keras terhadap masyarakat internasional pada Senin (26/2/2024) karena diamnya mereka terhadap perang Gaza ketika badan hak asasi manusia PBB membuka sesi baru.

Baca Juga


Mengutip pembunuhan Israel terhadap lebih dari 30 ribu warga Palestina di Gaza sejak perang melawan Hamas dimulai Oktober lalu, Faisal mengatakan, tak ada dialog institusional yang bisa dianggap serius jika situasi di Palestina diabaikan.

“Hak-hak apa yang kita bicarakan, dan Gaza berada di bawah reruntuhan? Bagaimana komunitas internasional bisa tetap diam, dan masyarakat Gaza menjadi pengungsi dan menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji?” kata Pangeran Faisal saat memberikan sambutan pada sidang ke-55 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, dikutip dari Alarabiya. 

Ia juga menambahkan, meskipun terjadi kematian 30 ribu orang dan lebih dari dua juta orang kelaparan, kurangnya keamanan dan layanan dasar, seperti air, listrik dan obat-obatan, Dewan Keamanan masih membiarkan pertemuan-pertemuan tersebut tanpa hasil. Faisal mengacu pada upaya berulang kali yang gagal oleh DK PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. AS telah memveto proposal tersebut pada tiga kesempatan berbeda. 

Sehingga memicu kemarahan sebagian besar komunitas internasional. Washington mengatakan gencatan senjata dalam situasi saat ini tidak akan membantu situasi, dan baru-baru ini mengklaim bahwa hal ini akan mengganggu diskusi yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

“Kerajaan telah berulang kali meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam menghentikan perang dan eskalasi yang tidak bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah dan membuka jalan bagi proses perdamaian yang jelas dan kredibel, yang merupakan komitmen semua pihak,” katanya.

Israel telah memperingatkan, mereka akan melakukan operasi militer di Rafah, yang terletak di perbatasan Gaza dengan Mesir. Diperkirakan 1,2 juta warga Palestina mencari perlindungan di kota tersebut dan tidak punya tempat tujuan jika kampanye Israel dilakukan.

 

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler