BP2MI dan Kemenko Polhukam Sepakat 'Gebuk' Mafia TPPO
Menko Polhukam dinilai berhasil membabat mafia tanah dan diharap juga mafia TPPO.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani temui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahyanto bahas maraknya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Selasa (5/3/2024). Menurut Benny, perlu kerja sama lintas lembaga dan kementerian untuk memberantas mafia TPPO.
"Kami ke sini silaturahmi sekaligus bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia yang hingga hari ini masih ada," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, dalam keterangan, Selasa.
Benny mengaku Kemenko Polhukam siap bersinergi dengan BP2MI untuk memberanta mafia perdagangan orang. Ia mengaku Menko Polhukam merupakan sosok pemimpin yang lebih tegas untuk memberantas mafia TPPO.
"Saya merasa apa yang saya lakukan ini merasa sudah tegas, tetapi beliau (Hadi) lebih tegas. Kalau kita memakai istilah sikat sindikat, beliau mengatakan istilah gebuk sindikat," tutur Benny.
Kepala BP2Mi menambahkan, kepemimpinan Hadi saat menjadi Menteri ATR/BPN, sudah terbukti berhasil membabat mafia tanah. Karena itu, dia berharap ketegasan Hadi kepada mafia tanah juga diberlakukan kepada para sindikat Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut Benny, negara harus tetap bertanggungjawab memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya karena para sindikat perdagangan orang harus diberi efek jera. BP2MI juga telah memetakan aktifitas para mafia penempatan ilegal, mulai dari cara, daerah, hingga jalur pemberangkatan PMI yang dijadikan korban.
"Tadi beliau menyampaikan arahannya kepada saya bagaimana negara kita dorong terus untuk tidak boleh kalah terhadap mafia, dan tidak boleh kompromi dengan para mafia," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika