Adanya Penurunan FLPP, BTN Berharap Penuh Pada Dana Pembiayaan KPR Subsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkapkan adanya penurunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024, untuk pembiayaan subsidi perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sebelumnya, BTN dinobatkan sebagai Bank penyalur rumah subsidi KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tertinggi di tahun 2023 oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Konsumer dan Komersial BTN Hirwandi Gafar menuturkan tahun ini, porsi FLPP bagi KPR subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 13,7 triliun, untuk membangun sebanyak 166.000 unit rumah. Padahal, menurutnya realisasi FLPP tahun lalu mencapai 229.000 unit dengan nilai Rp 26,3 triliun.

"Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 (dengan) realisasi FLPP sebanyak 229.000 unit, nilainya Rp 26,3 triliun. Di tahun 2024 yang tersedia saat ini sebanyak 166 unit dengan anggaran baru di APBN sekitar Rp 13,7 triliun," kata Hirwandi dalam diskusi daring, Selasa (27/2/2024).

Oleh sebab itu, BTN berharap dana untuk pembiayaan KPR subsidi tahun ini dapat ditambah dengan adanya guliran pengembalian dana FLPP yang sudah disalurkan, seperti tambahan dana bakal KPR subsidi tahun lalu. Bank pelat merah tersebut juga mentargetkan pembangunan KPR subsidi di 2024 dapat mencapai angka sekitar 220 ribu hingga 250 ribu unit. Namun, Hirwandi tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah KPR subsidi tersebut.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat masih menganut pembelian rumah dengan cara KPR. Dengan masih banyaknya pilihan terhadap KPR juga mendorong KPR untuk tetap tumbuh positif di samping didukung oleh sejumlah kebijakan dari pemerintah.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto berharap pencapaian di 2023 dapat menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun Adi Setianto tetap menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus memastikan bahwa penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.

"Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi Setianto .

Penyaluran dana FLPP tahun 2023 disalurkan oleh 40 bank penyalur, dimana dari 229.000 unit, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar. Sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit.

BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3 persen. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5 persen.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika