Jika Berhasil Rangkul Koalisi Amin, Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Diisi Kader Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas melihat partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kini berlomba-lomba akan bergabung dengan partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Jika itu terjadi, maka akan semakin banyak jabatan menteri yang disi oleh kader partai.

“Apabila partai politik pengusung capres nomor satu bergabung dengan partai pengusung pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran, maka akan semakin banyak jabatan menteri yang akan diisi oleh kader partai,” kata Fernando kepada Republika, Jumat (22/3/2024).

Dia mengatakan, selama ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur tata cara pemilihan komposisi menteri, apakah itu dari kalangan profesional atau kader partai. Tapi, menurut dia, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengedepankan menteri dari kalangan profesional.

“Selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur untuk komposisi menteri yang diisi dari kalangan profesional atau kader partai. Termasuk kursi menteri mana saja yang dapat diisi oleh kader partai harus diisi dari kalangan profesional tidak ada diatur sehingga menjadi hak prerogatif dalam menentukan,” jelas dia.

Sebab itu, kata dia, penentuan jatah jumlah menteri untuk masing-masing partai politik pendukung menjadi kewenangan presiden. Di mana itu disesuaikan dengan perolehan kursi di DPR RI atau perolehan suara pada saat pemilu yang lalu.

Melihat itu, sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024, Prabowo-Gibran dia nilai sebaiknya menentukan beberapa posisi menteri tertentu diisi dari kalangan profesional. Sejumlah posisi menteri perlu diisi dari kalangan profesional agar dapat dikerjakan secara maksimal.

Ada beberapa kementerian yang Fernando sebut perlu dipimpin oleh profesional, yakni Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian PU, dan beberapa Kementerian lainnya.

“Diisi dari kalangan profesional agar dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi negara dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan mencari dana partai,” terang Fernando.

Hal serupa juga dia sebut perlu dilakukan Prabowo-Gibran dalam menentukan komposisinya. Pasangan nomor urut dua pada Pilpres 2024 itu semestinya lebih menempatkan kalangan profesional di kabinet agar bisa lebih cepat tercapai program-program yang dijanjikan pada masa kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika