Pengamat: PPP Tenggelam Karena Kerap Konflik Internal
Ujang menilai pemilih PPP menginginkan pasangan calon Prabowo-Gibran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan kursi di DPR RI untuk pertama kalinya. Menurut Ujang, faktor paling krusial yakni partai berlambang Ka'bah tersebut sering diterpa konflik internal.
Ujang menuturkan, kondisi itu membuat PPP ditinggalkan pemilihnya. Diketahui PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen, di bawah ambang batas syarat lolos ke parlemen tingkat DPR RI.
"PPP itu sering konflik internal. Di saat mereka harusnya fokus bersiap menghadapi Pemilu, Ketua Umum Suharso Monoarfa diberhentikan di tengah jalan dan digantikan Mardiono. Ini kan membuat situasi partai tidak kondusif," kata Ujang, Sabtu (23/3/2024).
Sebelum itu, PPP kata Ujang pernah mengalami dualisme kepemimpinan pada 2014. Di mana saat itu ada dua ketua umum yang saling mengeklaim, yakni Romahurmuzy dan Djan Fariz.
Kondisi internal yang kerap berkonflik sesama kader inilah yang dinilai menyebabkan simpati masyarakat terhadap PPP kian turun. Apalagi PPP kian lari dari ciri khas partai Islami di mana Ketua Umum mereka seperti Suryadharma Ali dan Romahurmuzy menjadi terpidana kasus korupsi.
Selain konflik internal dan kasus korupsi, Ujang melihat suara PPP banyak yang hilang karena pilihan grass root-nya menginginkan pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan elite PPP memilih berada di barisan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Basis masa PPP itu di bawah dukung capres lain, tapi PPP ingin Ganjar-Mahfud, enggak sinkron sehingga suaranya kecil," ucap Ujang.
Ujang melanjutkan, partai peserta Pemilu 2024 yang cukup banyak yakni 18 juga menyebabkan suara PPP tergerus. Apalagi dari partai baru yang ikut Pemilu 2024, membuat partai bercorak Islam kian banyak.
Seperti Partai Ummat, Partai Gelora, kian berebut pemilih dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Sekarang banyak partai, ada 18 partai. Partai parlemen juga habis-habisan. Semua berjuang dapatkan dukungan publik. Sehingga PPP suaranya bisa kurang karena diambil partai lain itu," kata Ujang menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika