Pemkot Bogor Didorong Berikan THR untuk 1.134 Warga Terdampak Bencana 

Bantuan semacam THR Lebaran sangatlah dibutuhkan para pengungsi

Republika/Putra M. Akbar
Relawan berdiri di dekat rumah yang terdampak longsor di Kampung Lebak Kantin, Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/3/2024).
Rep: Bayu Adji Prihammanda Red: Arie Lukihardianti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan sembako, mukena, baju koko, uang tunai, dan kebutuhan lain, kepada 1.134 warga terdampak bencana dalam tiga bulan. Bantuan itu disebut dapat menjadi "THR Lebaran" ribuan warga tersebut. 

Baca Juga


Atang mengatakan, bantuan semacam THR Lebaran sangatlah dibutuhkan. Apalagi, ada sebagian warga yang masih harus mengungsi. Ia menilai, bantuan itu bisa menjadi keringanan bagi mereka jelang Idulfitri. 

"Saya mendorong agar ada semacam "THR Lebaran" untuk mereka, untuk keceriaan mereka di hari raya," ujar Atang melalui keterangan, Jumat (29/3/2023).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dalam tiga bulan terakhir terdapat 149 rumah terdampak bencana banjir, longsor, pohon tumbang, kebakaran atau rumah roboh karena rapuh. Dari 149 rumah rusak, terdapat 1.134 jiwa dari 540 kartu keluarga (KK) penghuninya harus mengungsi atau tetap tinggal dengan penuh risiko bencana susulan.

Atang menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat memberikan bantuan untuk warga terdampak bencana itu menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT). Menurutnya, anggaran BTT bukan hanya untuk keperluan evakuasi atau kebutuhan mengungsi, tetapi juga menjaga semangat dan suasana kebatinan mereka jelang Idulfitri. 

Apalagi, kata dia, DPRD bersama Pemkot Bogor telah menyiapkan anggaran BTT hingga tiga kali lipat dari tahun 2019 pada anggaran belanja daerah 2024. Ia menyebutkan, saat ini anggaran BTT di Kota Bogor mencapai Rp 98,5 miliar.

Atang menerangkan, dari anggaran BTT Dinas Perumkim dan Dinas PUPR bisa segera mengajukan segala kebutuhan perbaikan rumah, turap atau bangunan lain yang rusak. Sementara, pemerintah melalui Dinas Sosial dapat menghitung, menyisihkan dan menggandeng pengusaha, PNS, dewan untuk memberi bantuan "THR Lebaran" kepada mereka yang terdammpak bencana.  

"Tidak harus besar, tapi ada perhatian kita terhadap warga terdampak bencana di tengah rumahhnya rusak, kebutuhan meningkat, harga-harga naik. Ini betul-betul kemanusiaan dan kepeduliah pemerintaah dan empati sesama umat beragama," kata dia.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler