Jawaban Gibran Saat Ditanya Kubu Ganjar Minta Jokowi Dipanggil MK

Todung Mulya Lubis menilai, sangat ideal apabila Presiden Jokowi dihadirkan di MK.

Republiika/Alfian choir
Cawapres terpilih sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Rep: Muhammad Noor Alfian Choir Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi tanggapan terkait permintaan Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan dalam sidang gugatan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi.

Wali kota Solo tersebut tak menjawab gamblang ketika disinggung pertanyaan tersebut. Dia hanya menyampaikan, kalau semua mekanisme persidangan di MK sebaiknya dijalani saja. "Proses mekanisme yang ada di MK dilalui aja, ya," kata Gibran di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024).


Baca: Prabowo Tinjau SMP di Beijing yang Sediakan Makan Siang Gratis

Gibran hanya menanggapi jika empat menteri yang diminta kubu penggugat pasti hadir di sidang MK pada Jumat. Mereka semua akan menjelaskan kebijakan bansos Presiden Jokowi yang dipersoalkan kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud. "Monggo besok kan juga menteri-menteri hadir," kata Gibran.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, akan sangat ideal apabila Presiden Jokowi dihadirkan di MK untuk memberikan keterangan. Pernyataan Todung tersebut menanggapi pertanyaan awak media setelah sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024), terkait dengan perlu atau tidaknya RI 1 memberikan keterangan dalam sidang.

"Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal karena memang tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial pada akhirnya berujung pada Presiden," kata Todung.

Baca: Mengenal Pangdam Jaya Mayjen M Hasan, Eks Pengawal Jokowi

Dorongan untuk memanggil Presiden Jokowi untuk hadir ke sidang sengketa pilpres juga disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil. Latar belakang dorongan itu untuk mendalami laporan penyaluran bansos, pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan penunjukan pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Ayatollah Khamenei Sudah Beri Instruksi Serang Israel, Ini Perkiraan Waktunya Menurut NYT

Sebelum Traveling ke Jepang, Cek Ini Daftar Kota Paling Menariknya Hasil Survei Terbaru

Prakiraan Cuaca Hari Ini Tanggal 2 November 2024 Daerah Bekasi dan Sekitarnya

Jet Pribadi Kaesang Bukan Gratifikasi, KPK: Karena Sudah Berpisah dengan Orang Tua

Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Vs Jepang dan Arab Saudi, Asnawi dan Ernando Ari Absen

Memohon Keselamatan, Ribuan Karyawan PT Sritex Gelar Istiqhosah Akbar

AS Deklarasikan Siaga Bela Israel dari Serangan Iran, Perang Besar Dimulai?

Kemenperin Ingatkan Jangan Coba-Coba Iklankan iPhone 16, Bakal Diproses Hukum

Suswono Sindir Kader Partai KIM Plus Dukung Pramono, Politisi Nasdem: Urusin Saja PKS

Israel, Negara Yahudi Terakhir dan 7 Indikator Kehancurannya di Depan Mata