Jokowi Minta Menkeu Jaga Komunikasi dengan Pemerintahan Baru
Pemerintah masih akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru dalam menyusun APBN 2025. Sehingga nantinya, pemerintahan baru bisa langsung melaksanakan program-program prioritasnya di tahun pertamanya.
Hal ini disampaikan Menkeu dalam pembahasan rancangan APBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Hari ini Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan," ujar Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan, dalam transisi pemerintahan diperlukan komunikasi dengan pemerintahan selanjutnya, termasuk dalam penyusunan APBN 2025. Postur APBN pun akan tetap dijaga dan difokuskan pada program prioritas pemerintahan baru.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun, komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan, posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini," kata dia.
Selain itu, postur APBN juga akan tetap menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen dan kebijakan fiskal disusun secara hati-hati. Dengan demikian, kualitas dan stabilitas APBN pun bisa semakin meningkat.
"Tadi juga disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas, sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritasnya," ujar Menkeu.
Selain itu, untuk program-program di bidang sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga akan mewadahi berbagai program prioritas pemerintahan selanjutnya.
Menkeu mengatakan, pemerintah masih akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025. Namun, proses politik tetap akan dijaga secara tepat dan baik.
"Karena ini sifatnya masih transisi krusial, maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik. Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika