Lewat The Economist, Prabowo Pertanyakan Posisi Negara Barat Soal Palestina

Ia menegaskan, tidak harus menjadi seorang Muslim untuk mengecam kehancuran di Gaza.

Dok Tim Media Prabowo
Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto saat menyampaikan imbauan kepada pendukungnya, Kamis (18/4/2024) malam. Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta para pemilih dan pendukungnya membatalkan aksi besar-besaran yang rencananya digelar depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4/2024).
Red: Gilang Akbar Prambadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Indonesia terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyuarakan sikap membela Palestina dengan menuangkan pendapatnya via tulisan kolom di The Economist, sebuah media asal Inggris, pada Jumat (26/4/2024). 

Baca Juga


Prabowo menyebut bahwa justifikasi terhadap dukungan untuk melangsungkan serangan bertubi-tubi ke Gaza karena serangan Hamas  pada 7 Oktober lalu adalah hal mengerikan. Hingga kini, serangan itu telah menewaskan puluhan ribu warga sipil tidak bersalah hingga menimbulkan bencana kelaparan.

Tulisan opini Prabowo di The Economist, sebuah media asal Inggris, pada Jumat (26/4/2024). - (Dok. Web)

"Bagaimana seseorang bisa membenarkan tingkat kehancuran, kelaparan, dan kekurangan yang menimpa masyarakat tak berdosa di Gaza, dalam sebuah kampanye yang diyakini oleh miliaran orang di seluruh dunia telah melanggar hukum dan konvensi internasional yang melindungi warga sipil di masa konflik?" tulisnya. 

Ia menegaskan, tidak harus menjadi seorang Muslim untuk mengecam kehancuran yang terjadi di Gaza, yang mayoritas korban konflik adalah perempuan dan anak-anak.

Kendati demikian, dunia internasional khususnya negara-negara Barat, nyatanya tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi di Gaza. Prabowo menyebut standar ganda ini nampak terlihat jelas jika membandingkannya ketika Rusia invasi Ukraina. 

"Mengapa pembunuhan terhadap warga sipil Palestina kurang layak untuk dikecam dibandingkan dengan pembunuhan terhadap warga sipil Ukraina?" ujarnya.

"Semakin banyak orang di Indonesia dan di seluruh dunia, di wilayah Selatan dan Barat, merasa bahwa kegagalan pemerintah Barat dalam menekan Israel untuk mengakhiri perang menunjukkan adanya krisis moral yang serius. Bagaimana lagi standar ganda itu dapat dijelaskan, ketika kita diminta untuk menetapkan satu set prinsip untuk Ukraina dan satu lagi untuk Palestina?" kata dia.

Menteri Pertahanan itu pun kembali menyerukan gencatan senjata sebagai awal menuju perdamaian jangka panjang. Sebab, meskipun Indonesia dan banyak negara lain telah memberikan bantuan, itu tidak cukup untuk mengatasi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat di Gaza. 

"Kita harus bersatu untuk segera mengakhiri perang ini. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Jika kita tidak ingin siklus kekerasan dan penderitaan terulang kembali secara dramatis, seperti yang terjadi selama delapan dekade terakhir, kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan mendirikan negara Palestina merdeka berdampingan dengan negara Israel yang sudah ada," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler