Pj Wali Kota Kediri Ajak Warga Batasi Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Sekitar 30-40 persen dari volume sampah di Kota Kediri merupakan plastik.

ANTARA/Novrian Arbi/foc.
(ILUSTRASI) Imbauan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Rep: Antara Red: Irfan Fitrat

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI — Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Untuk itu, warga diminta membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Baca Juga


Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Zanariah, mengatakan, masyarakat mesti ikut bertanggung jawab atas permasalahan sampah dan mendukung upaya pengurangan sampah ini, khususnya sampah plastik. Dalam upaya mengurangi sampah plastik, warga bisa membiasakan membawa kantong yang dapat digunakan berulang kali, seperti saat berbelanja.

“Mulai sekarang biasakan untuk membawa kantong belanja dari rumah. Jadi, sudah tidak perlu plastik sekali pakai lagi,” kata Zanariah.

Zanariah menyosialisasikan secara langsung kepada masyarakat di Jalan Dhoho, Ahad (12/5/2024), agar membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Apalagi, sudah ada ketentuannya di Kota Kediri. Dengan pembatasan tersebut, diharapkan volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) pun dapat ditekan.

Saat sosialisasi, Zanariah juga mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, sehingga turut menjaga kebersihan lingkungan kota. “Bungkus-bungkus makanan ini nanti harus dibuang di tempat sampah,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Imam Muttakin, volume sampah di Kota Kediri yang diangkut ke TPA setiap harinya mencapai sekitar 140 ton. Ia menyebut sekitar 30 persen-40 persennya merupakan sampah plastik.

Imam mengatakan, pemkot berupaya mengurangi sampah plastik dengan adanya peraturan wali kota (perwal) tentang pembatasan plastik sekali pakai. Menurut dia, pemerintah terus berupaya menyosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat pun sadar. 

“Kalau patuh itu tergantung kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, kemudian dibuat peraturan. Yang jelas pasti ada proses. Saat ini kami masih sosialisasi. Untuk tempat transaksi, seperti minimarket, toko, tetap bisa kami kontrol. Di pasar ini yang masih kami sosialisasikan lebih lanjut,” kata Imam.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler