PDIP Ungkap Pentingnya Mekanisme Checks and Balances, Isyarat Oposisi?
Keputusan terkait oposisi atau tidak akan diambil pada Rakernas PDIP pada 24-26 Mei.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febryan A, Bayu Adji P
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyinggung pentingnya pihak yang menjalankan peran sebagai pengawas dari pemerintah. Pengawas tersebut akan menjadi penyeimbang dalam menjalankan tugasnya sebagai checks and balances.
"Terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun, kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya checks and balances. Tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan," ujar Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Kendati menyebut pentingnya peran pengawas, ia mengatakan bahwa PDIP belum mengambil sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ihwal hal tersebut akan diambil dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 hingga 26 Mei mendatang.
"Kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana anak ranting, ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu ," ujar Hasto.
Rakernas akan menjadi forum pembahasan strategis terkait sikap partai berlambang kepala banteng itu. Sekaligus tempat bagi PDIP untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak, dan juga persiapan kongres yang akan datang, dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita masalah pangan," ujar Hasto.
"Rakernas juga akan menggelorakan suatu api perjuangan. Karena itulah nanti akan ada beberapa simbol-simbol strategis bagaimana api perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu ditampilkan di dalam seluruh acara rakernas yang kelima," sambungnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Dalam acara pembubaran itu, ia juga mendeklarasikan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam sambutannya di Posko Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam.
Komitmennya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti tanda ia tak mencintai Indonesia. Justru itu menjadi bentuk tugasnya mengawal pemerintahan yang akan datang.
"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar Ganjar.
Salah satu tugas kontrol terhadap pemerintah dapat melalui fungsi pengawasan di DPR. Menurutnya, itulah cara mencibir pemerintah yang terhormat.
"Semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujar Ganjar.
"Itulah cara yang paling bagus, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," sambung mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Pengamat politik, Arifki Chaniago menilai, keputusan Ganjar Pranowo untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran merefleksikan sikap partainya, PDIP. Sejauh ini, PDIP diketahui belum mendeklarasikan sikap menjadi oposisi atau pendukung pemerintah Prabowo-Gibran.
"Respons Ganjar tersebut bisa saja mewakili PDIP," kata Arifki lewat keterangan tertulisnya, Rabu (8/5/2024).
Menurut Arifki, PDIP memang lebih memungkinkan mengambil peran oposisi. Pasalnya, koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah semakin gemuk setelah PKB dan Partai Nasdem bergabung.
Kendati begitu, ujar dia, tetap ada kemungkinan PDIP merapat ke kubu Prabowo. Sebab, ada kemungkinan Ketua PDIP Puan Maharani melihat peluang untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ganjar mungkin saja diuntungkan jika PDIP oposisi karena daya tawar politiknya tetap tinggi. Tetapi, bagi Puan Maharani ini bisa saja menjadi peluang baru melihat situasi politik, apalagi adanya wacana presiden club yang digagas Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu.
Prabowo diketahui mewacanakan pembentukan presidential club yang berisikan dirinya dan presiden-presiden terdahulu. Artinya, akan ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jokowi dalam klub tersebut.
"Wacana presidential club tersebut mungkin saja tidak terealisasi jika PDIP berada di barisan oposisi. Sebagai ketua Umum PDIP, tentu Megawati akan mengambil sikap politik sangat keras dan tegas," ujarnya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyatakan siap mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun Indonesia. Pasalnya, kekuatan Indonesia tidak akan bida dibendung dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak.
"Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu," kata dia dalam kegiatan PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
Karena itu, Prabowo mengaku akan berjuang untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun bangsa Indonesia. Namun, semua pihak juga harus bisa untuk diajak bekerja sama.
Ia pun mengaku tak masalah apabila ada pihak yang tak mau diajak bekerja sama. Namun, ia mengingatkan pihak itu untuk tidak mengganggu program kerjanya.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mah kerja kok," kata Prabowo
Ikuti Whatsapp Channel Republika