Ini Alasan OJK Cabut Izin Usaha Tanifund, Ada Dugaan Pidana Umum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Hal tetsebuy ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024. 

“Pencabutan izin usaha TaniFund dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan terpercaya,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman, Selasa (14/5/2024). 

Dia menjelaskan, pencabutan izin usaha terhadap TaniFund merupakan proses penegakkan kepatuhan karena penyelenggara tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Selain itu juga tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. 

OJK telah melakukan langkah-langkah pengawasan, memberikan sanksi administratif secara bertahap, serta melakukan komunikasi secara intens dengan Pengurus dan Pemegang Saham untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Meskipunbegitu, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis secara berkala paling banyak tiga kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan, pembatasan kegiatan usaha paling lama 6 bulan sampai kemudian dilakukan pencabutan izin usaha. Dalam proses pengenaan sanksi tersebut, OJK juga meminta penyelenggara untuk menyampaikan action plan sebagai upaya pengawasan OJK terhadap going concern Penyelenggara.

Terkait tindak pidana Tanifund, berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan, OJK menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana umum. “OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” tutur Agusman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika