Mentan: Kami tak akan Pandang Bulu dalam Berantas Korupsi di Kementan
Jika ada yang langgar aturan, Amran janjikan tindak tegas hingga pecat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktik yang melanggar hukum di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga bisa mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.
"Kami tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktek korupsi di lingkup Kementerian Pertanian," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Amran meminta jajaran kerjanya bekerja dengan baik dan tidak menerima titipan apa pun untuk kepentingan pribadi yang berujung pada korupsi. "Saya tegaskan jangan ada titipan-titipan jabatan maupun proyek di Kementan. Dan ingat, bila ada yang melanggar saya kasih sanksi berat sampai pemecatan," ucap Amran.
Amran mengaku tindakan tegas terhadap korupsi sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Saat itu, dia mencopot beberapa pejabat utama yang terbukti berbuat curang.
"Dulu pernah kami lakukan dan berhasil mendapat predikat anti-korupsi terbaik. Jadi Insya Allah ke depan kami perbaiki raportnya," kata Amran.
Di tempat yang sama, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan layanan menuju wilayah bebas korupsi.
"Pak Menteri menargetkan Kementan berada di wilayah hijau (bebas korupsi) dan kami mendukung perubahan tersebut agar menuju lebih baik lagi kedepannya," kata Pahala.
Pahala menyampaikan sejauh ini berbagai penilaian pada eksternal Kementan masih dalam kondisi baik, meski dari sisi internal memerlukan perbaikan.
Namun Pahala menuturkan bahwa jika semua rekomendasi perbaikan KPK dijalankan sampai tingkat eselon 2, maka ke depan Kementan akan meraih predikat hijau atau wilayah bebas korupsi.
"Itu semua (rekomendasi) sudah kita bahas dan pak menteri akan merespon dalam waktu satu minggu ke depan sehingga kita akan dapat melihat rekomendasi sampai tingkat eselon 2 jadi bisa sangat detail," tutur Pahala.
Pahala berharap, percepatan menuju wilayah hijau terus mendapat dukungan dari semua pihak terutama jajaran kerja di lingkup Kementan agar ke depan kementerian tersebut betul-betul bersih dari perilaku korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika