Bola Liar Mundurnya Bambang Susantono, Bakal Mengancam IKN?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu mundurnya kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono beserta sang wakil Dhonny Rahajoe memicu beragam spekulasi. Dari mulai soal ketidaksiapan IKN, masalah anggaran, hingga persoalan tanah. 

Kendati pemerintah telah memastikan bahwa mundurnya Bambang dan Dhonny tidak akan mempengaruhi proses pengerjaan IKN, namun tetap saja masalah ini bisa menjadi bola liar. 

Ragam komentar di media sosial dan penilaian negatif publik terhadap isu ini bisa mempengaruhi para investor yang ingin diharapkan bisa memberikan sumbangsih besar di IKN.  Terlebih persoalan investasi dan tanah menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan saat Bambang menjabat. 

Beragam groundbreaking yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri dan relaksasi aturan maupun pemberian insentif belum bisa memberikan efek domino untuk mendongkrak investor asing masuk dalam pengerjaan IKN.  

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah meyakinkan publik serta investor soal mundurnya dua pejabat Otorita IKN bukan disebabkan persoalan manajemen internal Otorita IKN. 

"Ada dua hal yang harus pemerintah lakukan terkait komunikasi publik. Pertama, pemerintah harus meyakinkan publik terutama investor bahwa mundurnya dua petinggi ini bukan disebabkan karena masalah manajemen di internal Otoritas IKN," ujar Agus kepada Antara di Jakarta, Senin.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk meredam isu liar yang bisa saja muncul soal kelanjutan pembangunan. 

Hal kedua, dia juga mengusulkan agar pemerintah meyakinkan para investor bahwa mundurnya dua petinggi ini tidak akan menghambat penyelesaian pembangunan IKN. Pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan kualitas yang ditetapkan.

Pembangunan IKN dimulai sejak 2022 dan telah dijamin oleh Undang-Undang. Pembanguan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama ditargetkan dapat selesai pada 2024.  

Adapun total nilai pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466 triliun yang bersumber dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi secara langsung. 

Pada 2023, nilai uang yang dikucurkan dari APBN mencapai Rp 26,7 triliun. Adapun secara total dari 2022 sampai Februari 2024 nilai anggaran dari APBN yang dikucurkan telah mencapai Rp 71,8 triliun. 

Anggaran itu dibutuhkan buat pembangunan Istana Negara, Kawasan permukiman kementerian, rumah susun ASN, jalan tol, Bendungan Sepaku hingga  pengerjaan Gedung otoritas IKN. 

Akui masalah investasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk untuk turun langsung oleh Presiden sebagai Plt Otoritas IKN pun mengakui masalah investasi tersebut. 

"Kita ditugaskan untuk mempercepat sesuai dengan grand design, pembangunan IKN dengan konsep, negara Nusa Rimba, sekarang masalahnya ini di tanah dan investasi," ujar Basuki saat memberikan keterangan pers, Senin (3/6/2024). 

Menurut Basuki, masalah investasi hadir karena muncul beragam pertanyaan, apakah lahan ini dijual, disewa atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kami ingin mempercepat itu, sehingga investor tak ragu lagi," ujarnya. 

Di waktu yang tersisa jelang masa akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki punya tugas berat untuk memastikan bahwa IKN sudah bisa digunakan saat upacara 17 Agustus 2024. Artinya ada waktu kurang lebih sekitar dua bulan untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang belum tuntas.   

Salah satu titik vital adalah pembangunan bandara IKN yang diharapkan dapat menjadi titik landas pesawat Kepresidenan. Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan bandara IKN bisa selesai dan beroperasi pada 1 Agustus 2024.  

“Untuk landas pacu dan gedung terminal, perubahannya signifikan dan terlihat jelas, jika dibandingkan saat saya terakhir kali ke sini pada akhir April lalu. Kemajuan ini tentu sangat menggembirakan,” ujar Menhub, dalam keterangan tertulis, Senin (4/6/2024).

Menhub juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para pekerja atas kerja kerasnya selama ini. Ia pun berharap sinergi ini dapat mewujudkan komitmen bersama untuk menyelesaikan Bandara IKN pada tanggal 1 Agustus 2024.

 “Insya Allah, Juli kita uji coba dan siap dioperasikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti,” kata Menhub.

Presiden kunjungi IKN

Secara terpisah, untuk menjawab keraguan dari banyak pihak, Presiden mengunjungi akan IKN hari ini.  Presiden Joko Widodo mengatakan ingin melihat persiapan penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, di sela kunjungan kerjanya di provinsi tersebut.

"Saya meluncur ke Balikpapan akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat program perkembangan pembangunan. Yang kedua juga akan melakukan peletakan batu pertama ground breaking beberapa institusi pendidikan dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang," kata Jokowi dalam vlog singkatnya di dalam Pesawat Kepresidenan, saat hendak menuju IKN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6/2024). Tidak dijelaskan alasan pengunduran diri keduanya. 

"Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala otoritas IKN," kata Pratikno.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaku terkejut dengan mundurnya Bambang Susantono dari posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun ia mengamini, terdapat banyak masalah dalam proses pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita," ujar Daniel di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Di samping itu, Otorita IKN juga memiliki target terdekat untuk penyelenggaraan upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Namun, masih banyak sarana pendukung yang belum terselesaikan. "Sehingga ini menjadi catatan penting, sekaligus untuk semua yang terlibat benar-benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa," ujar Daniel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika