Melihat Rusun Marunda yang Habis Dijarah Tepat di Hari Ulang Tahun Jakarta

Oleh: Rizky Suryarandika

Dua orang petugas keamanan berjaga di depan kluster C Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya menjaga rusun yang sudah tak lagi berpenghuni. Meski begitu, keberadaannya di sana guna mencegah berlarutnya penjarahan aset.

Belakangan ini, kabar penjarahan aset kluster C Rusunawa Marunda mencuat ke permukaan. Republika melongok dari dekat guna mengetahui seberapa parah penjarahan tersebut.

Dari pantauan Republika, ternyata sudah tidak ada lagi besi atau terali balkon, kabel, aluminium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan jendela di setiap unit kluster C Rusunawa Marunda. Semuanya raib tanpa bekas oleh ulah para penjarah. Padahal tadinya kluster C terdiri atas 500 pintu. Bayangkan saja berapa banyak yang bisa penjarah dapatkan.

Bangunan yang terdiri dari lima lantai itu bak kacang yang kopong. Hanya kulit luar atau dinding-dindingnya yang tersisa karena sudah tak ada lagi isi bangunan tersebut. Sebagian dinding pun retak. Bahkan sisa barang-barang penghuni seperti pakaian dan sampah plastik dibiarkan berserakan. Tak pelak, rubuhnya bangunan itu mungkin tinggal menunggu nasib saja.

Penjarahan ini berawal dari pengosongan mendadak pada September 2023. Warga penghuni kluster C terpaksa direlokasi ke rusun lain karena lima bangunan di Klaster C dinilai tidak layak huni oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Alhasil, pencurian besar-besaran terhadap barang di sana terjadi sejak saat itu.

Hal ini diamini oleh Wati yang berjualan soto persis di sebelah bangunan kluster C. Wati mengingat kabar pencurian aset mulai didengarnya sejak penghuni tak lagi tinggal di sana. Wati menduga para penjarah biasa beroperasi pada dini hari. Sebab hingga warungnya tutup pada malam hari, para penjarah belum menampakkan diri.

"Kalau sampai jam 12 malam sih belum keliatan ya, jadi paling mau subuh itu baru muncul (penjarahnya)," kata Wati kepada Republika, Sabtu (22/6/2024).

Dari informasi yang beredar di kalangan pedagang, Wati menyebut para penjarah memang biasa menggunakan mobil bak guna mengangkut jarahannya. Kondisi Kluster C yang sepi dan gelap saat dini hari dinilai memudahkan penjarah dalam melancarkan aksinya. "Kan ini bangunannya gelap sudah nggak ada listriknya lagi ya," ujar Wati.

Pedagang pecel ayam di sebelah Kluster C, Dede mengungkapkan, para penjarah ternyata tak hanya menggasak barang di dalam Rusunawa. Dede merasa dirugikan pula oleh aksi para penjarah. "(Tabung) gas saya sudah lima (unit) hilang. Sekarang kalau sudah selesai dagang saya bawa pulang tidak ditaruh di sini (lemari warung) lagi," ujar Dede.

Oleh karena itu, Dede termasuk salah satu orang yang geregetan agar para penjarah itu segera ditangkap. Dede ingin wilayah dagangannya jadi zona tanpa maling. "Saya pengennya cepat ketangkap ya, karena meresahkan di sini, takutnya barang pada ilang lagi," ujar Dede.

Dari penglihatan Republika, aksi penjarahan di kluster C Rusunawa Marunda dipermudah oleh tidak adanya pagar di sekeliling bangunan. Alhasil, siapapun bisa keluar masuk dengan mudah ke sana. Hal ini diperparah letak kluster C yang berbatasan langsung dengan jalan raya akses rusun yang memudahkan pengangkutan barang jarahan.

Republika mencoba meminta tanggapan mengenai aksi penjarahan di Kluster C kepada Komandan Regu Keamanan Rusunawa Marunda yang tengah bertugas, Purnama. Tapi Purnama ogah memberikan secuil pun keterangan. Purnama berkelit tak punya kewenangan memberi keterangan apapun. "Bapak koordinasi dulu ya sama pengelola," ujar Purnama.

Republika lantas menghubungi Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II, Baharudin. Tapi pesan dan panggilan yang dilakukan Republika tak disambut manis oleh Baharudin.

Rusunawa Marunda tercatat dibangun pada 2004. Kompleks ini rampung berdiri pada 2005 dan mulai dihuni 2006. Rusunawa Marunda mulanya salah satu program pemerintah yang dibangun guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat pemberian hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah. Pembangunan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dengan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah pusat lalu menyerahkan rusunawa itu kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Rusunawa Marunda mempunyai empat blok, yaitu Blok A hingga D dengan empat pintu masuk utama. Kompleks ini dijaga delapan pos pengamanan dengan 21 petugas yang bergantian dalam tiga giliran setiap hari.

Kuat dugaan penjarahan ini berkaitan dengan isu kesejahteraan masyarakat di Jakarta. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,44 persen atau hanya turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 berada di angka 477,83 ribu orang.

Di lain sisi, hingar bingar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-497 Kota Jakarta tepat pada Sabtu, 22 Juni 2024 digelar mewah dan meriah. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bahkan memberlakukan tarif Rp 1 yang berlaku pada 22 dan 23 Juni 2024.

Promo ini bertepatan di HUT Ke-497 Kota Jakarta yang mengusung tema "Jakarta Kota Global Berjuta Pesona". TransJakarta juga menambah jam layanan TransJakarta khususnya untuk perayaan HUT Ke-497 Kota Jakarta yang diselenggarakan di Monas, Jakarta pada Sabtu (22/6/2024) malam ini.

Masyarakat juga dapat menggunakan layanan TransJakarta Rp1 untuk menikmati Jakarta Light Festival di Kota Tua hingga Jakarta International Marathon 2024. TransJakarta beroperasi 24 jam di 14 koridor dan empat rute Mikrotrans.

Perayaan dan suasana kebatinan itu sangat kontras dengan potongan kalimat "Kalau Ga Colong Ga Makan" yang tertulis jelas di dinding kluster C. Potongan kalimat itu seolah bentuk komunikasi yang dilakukan penjarah kepada orang lain. Para penjarah seolah mengeklaim mengalami kesulitan hidup hingga sulit mengenyangkan perut kalau tidak mencuri barang di kluster C.

Penjarahan memang tak bisa dibenarkan. Tapi saat bicara urusan perut, persoalan benar dan salah sudah tak lagi relevan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika