Pj Bupati Sebut Presiden Jokowi Dukung Kawasan Puncak Ditertibkan

Usai menggusur PKL, Pemkab Bogor akan meratakan vila ilegal di kawasan Puncak.

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) menangis saat penertiban lapak liar di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/6/2024). Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan ada 331 lapak PKL yang ditertibkan di kawasan wisata Puncak yang merupakan bangunan liar.
Rep: Antara Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah Pemkab Bogor dalam menertibkan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu terkait rencana Pemkab Bogoro membongkar vila tak berizin di Puncak.

Baca Juga


"Kebetulan tadi di peresmian, Pak Menteri PUPR secara khusus manggil saya terkait arahan Presiden untuk (penataan kawasan wisata Puncak) dikerjakan bareng-bareng," ujar Asmawa usai menghadiri peresmian jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Selasa (9/7/2024).

Dia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendukung Pemkab Bogor dalam menata kawasan Puncak secara komprehensif. "Pak Presiden mungkin mendapatkan laporan juga, dan langsung memberikan arahan kepada Menteri PUPR secara khusus membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam konteks penataan pasca-pemindahan pedagang," ujar Asmawa.

Dia pun langsung menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor di Cibinong pada Selasa sore WIB, untuk menindaklanjutinya, usai dipanggil oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Asnawa  telah merumuskan berbagai program penataan kawasan Puncak secara komprehensif dengan mengumpulkan para pimpinan OPD pada Ahad (7/7/2024).

Salah satu program penataan pascapenertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, yaitu mempercantik dengan pembangunan taman, pelebaran jalan, pembangunan jalur pedestrian, pemasangan lampu hias, hingga pagar di sepanjang Jalur Puncak.

Sebelumnya, Asmawa memimpin langsung penertiban PKL di kawasan Puncak pada Senin (24/6/2024), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang. Asmawa memastikan perekonomian PKL di kawasan wisata itu akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pemkab ogor telah menyediakan berbagai fasilitas untuk para pedagang, termasuk menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan ke depan. Pengelola Rest Area Gunung Mas PT Sayaga Wisata, bahkan mengintegrasikan pintu keluar masuk Agro Wisata Gunung Mas dengan rest area, agar para pedagang ramai dikunjungi wisatawan.

"Harapan kita perekonomian menjadi lebih baik, karena alur keluar masuk Gunung Mas itu akan melintasi ke sini (Rest Area Gunung Mas)," kata Asmawa.

Selain itu, Pemkab Bogor juga menggratiskan biaya parkir bagi kendaraan wisatawan yang keluar masuk Rest Area Gunung Mas. Dia menilai, sistem parkir berbayar yang diterapkan sejak Rest Area Gunung Mas beroperasi pada medio 2023 sebagai salah satu penyebab sepi pengunjung.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler